Jalur Money Politics Begitu Rapi dan Cerdas

Wawancara Dengan Operator Lapangan

Sama seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun membawa dampak yang luar biasa di masyarakat. Yakni anggapan bahwa saat itulah uang dibagi-bagi secara merata (akrab disebut money politics-RED). Ironisnya, justru masyarakat menunggu-nunggu kedatangan money politics itu.


Bagi masyarakat bawah, money politics itu adalah satu-satunya dampak riil yang dirasakan bila Pemilu, Pilpres, Pilkada atau pil-pil lainnya datang. Karena saat itulah, mesin politik tiap-tiap calon mendatangi masyarakat dengan "gaya" yang beragam, namun pesannya tetap sama. "Pilih calon saya ya!" kata sumber IDDaily yang tidak lain adalah salah satu operator lapangan di daerah Karesidenan Kediri, Jawa Timur dan sekitarnya. Dan masyarakat, baik yang sudah melek politik atau tidak, selalu merespon sama, mengangguk tanda mengiyakan.

Anggukan itu tentu saja ada harganya. Dalam Pemilu 2004 dan Pilpres, anggukan itu berharga Rp.10 ribu/suara. Atau, seharga satu paket sembako yang bila dirupiahkan kurang lebih memiliki nilai yang sama. "Masyarakat tinggal menunggu saja, pasti ada salah satu operator yang mendatangi mereka, dan ketika saat itu tiba, pasti semua permintaan diiyakan," kata sumber ini.

Siapa operator lapangan yang dimaksud? Sumber ID Daily menjelaskan, organ-organ partai, organisasi masyarakat (ormas) pendukung hingga perseorangan bisa tergabung menjadi operator lapangan. Masing-masing kelompok operator lapangan memiliki cara yang berbeda-beda. Yang paling efektif, adalah memanfaatkan jalur distribusi barang-barang dari toko ke toko. "Salesman, adalah jalur operator lapangan favorit, dengan menggunakan para sales, maka kantong-kantong keramaian bisa dengan mudah dibentuk," kata sumber ini.

Bahkan, jalur salesman terbukti lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi dengan baliho atau poster berukuran besar yang terpampang di sudut-sudut jalan. Masyarakat, kata sumber ini, malah muak dengan tokoh-tokoh yang terpajang fotonya di pinggir-pinggir jalan. Selain diabaikan, tokoh yang memajang gambarnya membuktikan bahwa tokoh yang dimaksud tidak "pede" bila rakyat sudah mengenalnya. "Dengan cara menggunakan salesman, maka ibu-ibu, anak muda yang berinteraksi di toko atau tempat keramaian, akan mendapat gambaran pasti tentang seorang calon yang maju dalam pilkada," katanya.

Bagaimana cara membangun salesman menjadi operator lapangan? Salah satu caranya dengan menggunakan bos-bos grosir yang memiliki salesman. Deal antara bos grosir dengan salah satu tim sukses, akan membuahkan "perintah" langsung kepada salesmannya, untuk sekaligus "menawarkan" kandidat yang bersangkutan. Saat ini, lokasi petemuan strategis untuk pada tim sukses adalah di lokasi-lokasi yang juga tempat berkumpul pada bos grosir.

Cara selanjutnya, dengan "kontra intelijen". Memang namanya tidak segarang itu, hanya saja, cara kerjanya memang mirip dengan pekerjaan "kontra intelijen". Menjadi operator lapangan dari dua kandidat. Cara ini paling rapi, efektif, rumit dan mahal. Kandidat yang ingin menggunakan cara "kontra intelijen" harus berani memasang "harga" lebih mahal dari harga kandidat lain (yang terlebih dulu sudah deal).

"Gapangnya begini, saya adalah operator lapangan untuk kandidat A, tugas saya membagikan sembako ke masyarakat, nah,..saat membagikan itu, saya katakan, ini sembako dari kandidat A, tapi nanti kalau coblosnya, kandidat B ya,...sembari menunjukkan foto kandidat B kepada orang yang bersangkutan," jelas sumber ID Daily. Biasanya, masyarakat akan menuruti untuk mencoblos kandidat B, tanpa menolak pemberian dari kandidat A. Keuntungannya jelas ada pada operator lapangan. Kerja sekali, untuk dua kandidat.

Satu hal patut dicermati adalah kerjasama dengan bandar toto gelap (togel). Kok? Karena memang seperti itu yang terjadi di lapangan. Seperti diketahui, togel adalah salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan uang cash, meski secara ilegal. Nah, ketika pemilu, pilpres dan pilkada tiba, para bos togel akan berhenti beroperasi. Tujuannya, memberi kesempatan operator lapangan untuk dengan leluasa "memainkan" kebutuhan keuangan masyarakat lewat money politics. Lagi pula, masyarakat yang lagi banyak uang, bisa dipastikan akan acuh tak acuh pada togel. Ketika moment coblosan berlalu, saat itulah togel kembali beroperasi.

Jadi, masih menganggap pemilu, pilpres atau pilkada sebagai proses yang jujur, adil dan transparan?

Bus "Harapan" Maut

Bus Harapan Jaya dengan nomor polisi AG 7227 ** (gak terbaca) ini benar-benar bus maut. Bukan kondisi bus yang jelek, melainkan cara sopir mengendarianya-lah yang menjadi sumber "kemautan" bus ini. Jumat (28/03/08) misalnya, bus yang bertrayek Trenggalek-Surabaya ini..

sering kali menyusuri badan jalan sebelah kiri. Ketika menyalip kendaraan lain pun, mengabaikan kendaraan lain yang ada di depannya. Hmm,..mungkin, bila suatu saat terjadi "sesuatu" (semoga saja tidak), setidaknya tulisan kecil ini sudah pernah menjadi "warning".

Walhi Jatim Melawan Penambangan Emas Banyuwangi

PP No 02 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan sejatinya telah memberi keleluasaan kepada pemilik modal untuk membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang dan usaha lain, hanya dengan membayar sewa Rp 300 setiap meternya.


PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat. Padahal dari catatan Walhi, laju kerusakan hutan sepanjang 2005 - 2006 saja mencapai 2,76 juta ha. Belum lagi ratusan bencana banjir dan longsor sepanjang 2000 – 2006.

PP yang dikelurkan pada 22 Februari 2008 ini pada mulanya dimaksudkan untuk mengatur ijin 13 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan sebagaimana dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudyono. Namun hanya seminggu setelahnya, Purnomo Yusgiantoro - menteri ESDM, di depan ratusan pengusaha mengungkapkan segera menerbitkan sebuah Keppres, yang memungkinkan perusahaan tambang lain bergabung, membabat hutan lindung diubah kawasan tambang skala besar.

Karenanya Walhi menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendonasikan minimal Rp. 1000 sebagai bentuk perlawanan terhadap peraturan yang mementingkan segelintir pihak. Donasi ini sebagai kompensasi terhadap 3,3 meter persegi hutan lindung dan akan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak kekurangan dana untuk melakukan penjagaan hutan sehingga tidak menyerahkan kepada perusahaan tambang.

Tambang Emas

Melalui mekanisme PP tadi, PT. IMN (Indo Multi Niaga) kini telah menuju pada tahap eksploitasi untuk melakukan pengerukan emas di areal Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) Banyuwangi seluas 11, 621, 45 ha. Ini dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) terhadap Kawasan Hutan yang dimohon PT IMN, tertanggal 18 April 2007, yang ditandatangani bersama oleh Ka. Biro Hukamas Perum Perhutani Unit II Jatim, Kasubdin PHKA Dishut Prop. Jatim, Kaur Kawasan Biro Perencanaan SDH Perum Perhutani Unit II Jatim, Wakil KSPH V Jember Perum Perhutani Unit II Jatim, dan Adm. Perhutani/KKPH Banyuwangi Selatan. Lokasi kawasan hutan yang dimohon oleh PT IMN berada dalam KPH Banyuwangi Selatan. Tepatnya berada pada Petak 75, 76, 77 dan 78, dimana kesemua Petak tersebut masuk kawasan RPH Kesilir Baru dan BKPH Sukamade.

Fakta ini merupakan cerita lanjutan dari Hatman Group (HG), PT Hakman Platino Metallindo (HPM) dan Banyuwangi Mineral (BM) yang berencana membuka jalur emas Jember-Banyuwangi pada 1995. Baik BM, PT. Indo Multi Cipta (IMC) dan PT. Indo Multi Niaga (IMN) sejatinya merupakan perusahaan emas yang bernaung di bawah bendera salah satu pemegang 20 % saham PT. NMR (Newmont Minahasa Raya) Yusuf Merukh.

Karena itu prilaku NMR di beberapa pertambangan di Indonesia yang mengakibatkan beberapa fakta hitam kerusakan, kemiskinan, dan pelanggaran HAM dimungkinkan terjadi di areal pertambangan emas Block Tumpang Pitu (BTP). Pertama, PEMBUANGAN LIMBAH. Pernyataan Yusuf Merukh dalam presentasi PT JM tertanggal 29 Agustus 2000 di Jember dan presentasi PT BM pada 31 Agustus 2000 di Banyuwangi yang menegaskan akan menerapkan sistem STD ((Submarine Tailing Disposal-STD) dalam pengolahan limbahnya. Rencana STD juga dapat dilihat pada Andal yang telah dibuat PT. IMN dimana block tailing direncanakan dibangun ditengah laut yang berdekatan dengan pulau merah yang kini menjadi salah satu andalan pariwisata Banyuwangi. Pembuangan limbah model ini dipastikan akan menghancurkan beberapa jenis vegetasi laut di perairan itu sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Vegetasi Pantai

No. Nama Lokal Nama Latin Keterangan
1 Pandan laut Pandanus tinctorius Tidak dilindungi undang-undang
2 Waru laut Hibiscus tiliaceus Tidak dilindungi undang-undang
3 Ketapang Terminalia catappa Tidak dilindungi undang-undang
4 Nyamplung Kalophyllum inuphyllum Tidak dilindungi undang-undang
5 Bungur Lagerstromia spesiosa Tidak dilindungi undang-undang
6 Kelapa Cocos nucifera Tidak dilindungi undang-undang
7 Kelapa gading Cocos Tidak dilindungi undang-undang
8 Ambaweh --- Tidak dilindungi undang-undang
9 Bakau Bruguiera sp Tidak dilindungi undang-undang
10 Berbagai jenis terna Formasi phascaprae Tidak dilindungi undang-undang

Kalaupun limbah emas itu dibuang di darat, model under ground mining sebagaimana yang kerap ditegaskan oleh Bapedalda Banyuwangi tidak ada garansi untuk tidak mengalir kelaut apalagi dimusim hujan mengingat blok Tumpang Pitu tersebut berdempetan dengan laut. Bahkan Pulau Merah dan Pulau Mahkota yang masuk dalam kawasan blok tersebut justru merupakan pulau kecil yang berada di tengah laut. Pembuangan limbah ke darat bahkan akan mengancam pemukiman dan pertanian penduduk mengingat kawasan limbah tersebut direncanakan berada di kawasan daratan seluas 250 hektar.

Akibat dari rencana penambangan emas, beberapa jenis hewan yang ada di Blok Tumpang Pitu juga akan musnah seperti; Babi Hutan (Sus vittatus), monyet (Macaca fascicularis), Kijang (Muntiacus muntjak), Rusa (Cervus unicolor), Bajing, Landak, dan Musang. Burung Gereja (Passer montanus), Kuntul Cina (Egretta eulophotus), Perkutut (Geopelia striata), Pipit (Lonchura sp), Prenjak (Prinia flaviventris), Sikatan (Cyornis concreta), dan Tekukur (Streptophylia chinensis), Ayam Hutan (Gallus bankiva), dan Camar Laut. Raptor (burung pemangsa) yang sempat terlihat di ujung barat Teluk Pancer pada tahun 1999 oleh Kelompok Kerja Elang Jawa Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (KKEJ-FK3I) Jatim yang melakukan survey sebagai kelanjutan dari Ekspedisi Elang Jawa 1997. hasil dari survey Raptor menyebutkan bahwa di kawasan desa Sarongan dan Rajegwesi acapkali dijumpai Elang Ular (Spilornis cheela). Sementara di ujung barat Teluk Pancer pernah dijumpai Elang Laut Perut Putih (Haliaetus leucogaster). Beberapa jenis reptil seperti Kadal, Biawak, Ular Tanah, Ular Hijau, Ular Air, Kobra, Katak dipastikan akan mengalami kepunahan.

Kedua, DAYA RUSAK EKOLOGI. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur menyebutkan bahwa HLGTP merupakan kawasan potensi air bawah tanah kategori sangat tinggi atau setara dengan 30 liter perdetik. Sementara Desa Pesanggaran, desa Sumber Agung yang juga masuk kapling rencana tambang emas Blok Tumpang Pitu, adalah kawasan potensi air bawah tanah kategori sedang atau 15-20 liter perdetik. Begitu pula Cagar Alam Watangan Puger, Cagar Alam Curah Manis Sempolan, dan Hutan Lindung Baban Silosanen yang terancam bahaya yang sama dari renteten penambangan emas di Blok Tumpang Pitu.

Dalam jangka panjang separoh dari kawasan Banyuwangi diprediksi akan terancam krisis air yang sekaligus berdampak pada hancurnya kedaulatan pangan sektor pertanian seperti; padi, jagung, jeruk, dan palawija. Padahal daerah ini merupakan salah satu lumbung padi Jawa Timur yang menyumbangkan 10 % dari total produksi. Setidaknya ini dapat dilihat dari banyaknya petani yang tinggal disekitar sungai Gangga kini sudah mengeluh (kekurangan air) akibat air yang mengalir disungai itu dimanfaatkan untuk kepentingan eksplorasi PT. IMN. Beberapa jenis ikan sungai seperti; Lele, Sepat, Gabus, Belut, Mujaer, Gurame, Ikan Mas, Nila terancam akan punah. Bahkan jenis tanaman hutan yang berada diareal tambang dipastikan akan hancur:

Tabel: 2 Vegetasi Tingkat Pohon
No. Nama Lokal Nama Latin K KR(%) F FR(%) D DR(%) INP H
1 Jambu Hutan Eugenia sp. 0,008 16,55 0,010 14,49 0,016 22,06 53,10 0,32
2 Akasia Acacia auriculiformis 0,007 14,48 0,10 14,49 0,010 13,48 42,45 0,28
3 Ketangi/Bungur Lagerstromia spesiosa 0,006 12,41 0,011 15,94 0,010 13,24 41,29 0,27
4 Asem Tamarindus indicus 0,005 10,34 0,006 8,70 0,010 13,24 32,28 0,27
5 Nangka Artocarpus integra 0,005 10,34 0,004 5,80 0,009 12,13 28,27 0,24
6 Johar Cassia siamea 0,005 10,34 0,006 8,70 0,007 8,82 27,86 0,21
7 Buni Antidesma bunius 0,003 6,90 0,007 10,14 0,003 4,04 21,09 0,14
8 Beringin Ficus benjamina 0,002 4,14 0,005 7,25 0,003 4,04 15,43 0,05
9 Petai hutan Parkia sp 0,004 8,28 0,004 5,80 0,003 4,04 18,12 0,11
10 Mangga hutan Mangivera odorata 0,001 2,07 0,003 4,35 0,002 2,70 9,11 0,17
11 Bayur Pterospermum 0,002 4,14 0,003 4,35 0,002 2,21 10,69 0,13
Jumlah 0,048 100,000 0,069 100,00 0,074 100,000 300,000 2,19

Tabel 3 Kondisi Vegetasi Tingkat Tiang
No. Nama Lokal Nama Latin K KR(%) F FR(%) D DR(%) INP H
1 Bambu Bambusa sp 0,025 33,19 0,032 26,89 0,027 21,77 81,85 0,36
2 Jambu hutan Eugenia sp 0,007 9,29 0,011 9,24 0,021 16,94 35,47 0,26
3 Ketangi/Bungur Lagerstromia spesiosa 0,012 15,93 0,015 12,61 0,018 14,52 43,05 0,30
4 Akasia Acacia auriculiformis 0,015 19,91 0,028 23,53 0,019 15,32 58,76 0,33
5 Johar Cassia siamea 0,008 10,62 0,013 10,92 0,012 9,68 31,22 0,21
6 Mangga hutan Mangivera odorata 0,005 6,64 0,011 9,24 0,015 12,10 27,98 0,15
7 Jati Tectona grandis 0,003 4,42 0,009 7,56 0,012 9,68 21,67 0,14
Jumlah 0,08 100,00 0,119 100,00 0,12 100,00 300,00 1,75

Tabel 4. Kondisi Vegetasi Tingkat Herba
No. Nama Lokal Nama Latin K KR(%) F FR(%) INP H
1 Kemlandingan Leucaina glauca 0,086 28,96 0,074 26,62 55,57 0,36
2 Kerinyu Euphatorium palescens 0,075 25,25 0,072 25,90 51,15 0,36
3 Bambu Bambusa sp 0,062 20,88 0,056 20,14 41,02 0,23
4 Tembelekan Lantana camara 0,034 11,45 0,042 15,11 26,56 0,19
5 Sirih hutan Piper aduncum 0,024 8,08 0,018 6,47 14,56 0,24
6 Suweg Amorphopalus companulatus 0,016 5,39 0,016 5,76 11,14 0,18
Jumlah 0,30 100,00 0,28 100,00 200,00 1,60

Ketiga, KONFLIK SOSIAL. Pertambangan emas di BTP Kabupaten Banyuwangi mengarah pada dimungkinkannya terjadi konflik sosial pertambangan. Ini dapat dilihat dari munculnya penolakan nelayan pancer terkait keberadaan perusahaan emas di dusun Pancer Sumber Agung Pesanggaran Banyuwangi. Disisi lain PT. IMN telah mendirikan pos-pos penjagaan (militer) yang cukup ketat di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Mulai dari pintu gerbang gunung tersebut, para pengunjung diharuskan mengisi daftar buku identitas. Pos-pos penjagaan militer juga bertebaran dibanyak sudut, khususnya puncak gunung yang kini sudah rata dan banyak berdiri bangunan dan infra struktur untuk keperluan menuju tahapan eksploitasi. Bahkan lapangan helikopter juga sudah dibangun di puncak gunung.

Pendirian Markas Zoni Tempur di daerah Kedayunan kecamatan Kabat Banyuwangi dan rencana pendirian Batalyon baru untuk menunjang pengaman PT. IMN di BTP akan dapat memicu terjadinya konflik. Penolakan keberadaan PT. IMN yang dilakukan mahasiswa, nelayan pancer, dan warga desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran kerap terjadi.

Pengamatan awal yang dilakukan Walhi menunjukkan bahwa perairan Pancer dihuni oleh beberapa suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Makasar. Para menalayan yang sudah terbiasa menakklukkan ombak pada akhirnya membentuk karakter keras pada dirinya. Pengakuan banyak nelayan pancer yang kami temui menegaskan, bahwa apapun yang terjadi mereka tidak akan meninggalkan daerahnya, dan akan terus melakukan perlawanan terhadap PT. IMN ”kami para nelayan cuman takut lapar pak, tapi kami tidak pernah takut mati”.

Pelanggaran Ham, intimidasi, kekerasan dan pembunuhan yang kerap terjadi di banyak pertambangan di Indonesia dikhawatirkan akan terjadi di Banyuwangi. Di Papua misalnya, lebih dari 160 warga dibunuh sejak tahun 1975 hingga 1997 di sekitar tambang Freeport/ Rio Tinto. Banyak lainnya mengalami penyiksaan dan dinyatakan hilang. Sejak tahun 2002 hingga 2004, perusahaan membayar tentara sedikitnya 165,5 milyar untuk mengamankan tambangnya. Beberapa fakta kekerasan yang melibatkan unsur TNI-Polri di lokasi pertambangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Catatan Keterlibatan TNI/Polri dengan Perusahaan Tambang
Nama Perusahaan Institusi Keamanan Rentang
Waktu Pola Lokasi

PT UNOCAL Brimob 2000 Penembakan, kekerasan Kaltim
PT Kideco Jaya Agung Polisi 2000 intimidasi, kekerasan, penangkapan Kaltim
PT Kaltim Prima Coal TNI/Polisi 1998 -
2003 Blokade, beking dalam perampasan tanah Katim
PT Tanito Harum Polres Kutai 2002 Penangkapan Kaltim
PT. Expans Tomori Sulawesi TNI /Polri 2002 Penangkapan dan pengusiran penduduk Sulteng
PT Total Fina elf E&P Indonesia Polres Bontang 2002 Penyediaan fasilitas bis perusahaan bagi polisi untuk menangkap masyarakat Kalimantan Timur
Exxon mobil TNI 2002 Penyediaan 30 pos militer
Aceh
PT Bahari Cakrawala Sebuku TNI, Brimob 2004 Intimidasi, penangkapan, pengepungan Kalsel
Sumber: Breafing Paper Migas Walhi—Jatam 2005
Catatan :
1. Perusahaan tambang bervariasi dari Perusahaan tambang emas, batubara, termasuk migas
2. Data korban tidak menunjukkan seluruh persitiwa karena panjangnya jangka waktu

Keempat, KEMISKINAN. Pembuangan tailing dengan model STD ( ke laut) tidak saja akan mengancam ratusan nelayan pancer, akan tetapi ribuan nelayan mulai dari Pancer, Rajegwesi, Grajakan, Muncar, Puger, bahkan Sendang Biru dipastiakan akan terancam limbah Tailing. Sebab arus dari pancer akan mengarah ke tempat-tempat itu. Puluhan perusahaan pengalengan ikan yang ada di Muncar juga terancam oleh ontaminasi limbah tailing.

Karenanya menjadi benar bila keberadaan perusahaan tambang jenis apapun (apalagi emas) justru akan mendatangkan kemiskinan masif. Pernyataan direksi PT. IMN Andreas Reza, dan Pemda Banyuwangi yang menegaskan bahwa keberadaan PT. IMN akan memberi sumbangsih pada masyarakat dan pendapatan daerah merupakan kebohongan publik yang nyata. Sebab hingga kini sumbangan APBN dari sektor pertambangan terbukti sangat kecil. Ini dapat dilihat dari Nota Keuangan RAPBN 2003 yang menegaskan bahwa Sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari pendapatan pertambangan umum hanya 2,8% dari total APBN yang diperoleh dari seluruh sumberdaya tambang, ini belum memperhitungkan nilai kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkannya. Sedangkan sumbangan pendapatan dari kehutanan sebesar 2,4% dan nilai ini hanya merupakan 5% dari total manfaat hutan. Sehingga dari hutan masih terdapat peranan ekonomi (total economic value) sebesar 95% lagi yang belum diperhitungkan.

Karena itu, Walhi Jatim mengutuk keberadaan dan rencana tambang emas di hutam. Termasuk rencana penambangan emas di Tumpang Pitu. Bila hal itu terus dilakukan, maka Walhi Jatim melakukan pengawalan dan perlawanan.

Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan

Press Release

Pemenang “Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan” untuk jurnalis dari tiga kategori media, yakni cetak/online, radio, dan televisiHari ini diumumkan Rabu (26/03/08) ini di Jakarta Media Center, Jakarta.


Dewan juri lomba yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)- American Center for International Labor Solidarity (ACILS)- The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) itu, dan terdiri dari praktisi media cetak, radio dan televisi serta perwakilan dari ACILS, FES dan ILO (International Labor Organization), memutuskan Ridwan Max Sijabat (The Jakarta Post), Fransisca Susanti (www.pantau.or.id) dan Dian Kuswandini (The Jakarta Post) sebagai pemenang pertama, kedua dan ketiga untuk kategori media cetak/online.

Peraih penghargaan untuk kategori radio adalah Monique Rijkers (KBR 68H), Sulistiono (Radio Idola, Semarang) dan Andy Lala (Trijaya FM, Jakarta). Masing-masing sebagai pemenang pertama, kedua dan ketiga. Untuk kategori televisi, pemenang pertama adalah Bhayu Sugarda (Astro Awani), kedua Widyaningsih (SCTV), dan ketiga Nima Grafina Sirait (DAAI TV).

Selain menerima sertifikat penghargaan dari ACILS, FES dan AJI, para pemenang juga menerima hadiah sebesar Rp 6.500.000 untuk setiap pemenang pertama, Rp 4.500.000 untuk pemenang kedua, dan Rp 3.500.000 untuk pemenang ketiga.

Bersamaan dengan pengumuman pemenang ini, juga diluncurkan buku berjudul “Buruh dalam Reportase Media”. Buku yang diterbitkan dwibahasa ini berisi kumpulan hasil karya tiga pemenang masing-masing kategori. Buku ini diserahkan secara simbolik oleh Country Program Director ACILS James A. Davis, Resident Director FES Indonesia & Timor Leste Erwin Schweisshelm, dan Ketua Umum AJI Heru Hendratmoko kepada perwakilan media yang datang dalam acara ini.

Country Program Director ACILS James A. Davis mengatakan, pemberian penghargaan ini merupakan salah satu cara mendorong jurnalis untuk memberi perhatian lebih besar dalam isu perburuhan. “Dengan adanya perhatian khusus kepada jurnalis dan media dalam upaya edukasi media massa, diharapkan kampanye tentang hak-hak dasar pekerja dan isu-isu ketenagakerjaan lain menjadi lebih semarak,” kata James.

Harapannya, kata James, agar masyarakat luas, dan terutama pengusaha, pemerintah, legislatif serta penegak hukum ketenagakerjaan, jadi lebih memahami persoalannya. “Pada gilirannya, ini akan menghasilkan opini dan kebijakan pro-pekerja atau setidaknya membuka peluang dan ruang bagi pekerja dan serikat pekerja untuk lebih didengar oleh semua pihak,” kata James.

Resident Director FES Indonesia & Timor Leste Erwin Schweisshelm mengatakan, “Dengan diadakannya kompetisi semacam ini, dunia kerja dan kehidupan orang biasa akan memiliki tempat dan relevansi yang lebih banyak dalam media, sejalan dengan kenyataan pentingnya kemakmuran di Indonesia. Selain itu, kata Erwin, kompetisi semacam ini merupakan sarana informasi dan edukasi tidak hanya bagi buruh/pekerja dan serikat-serikat pekerja, tetapi juga bagi para pemerhati masalah buruh serta pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumnya.

ILO menyambut baik diselenggarakannya penghargaan ini. Lotte Kejser, Chief Technical Advisor Migrant Workers Project dari ILO Jakarta, mengatakan, “Acara semacam ini sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada wartawan serta media untuk kontribusi mereka dalam mempromosikan kondisi tenaga kerja lebih baik serta mengedukasi pekerja, para pemberi kerja, pemerintah dan publik secara umum.”

Panitia Lomba menerima kiriman 101 karya jurnalistik yang mengangkat isu tentang buruh. Karya-karya tersebut berasal dari berbagai media di tanah air. Mayoritas karya yang diterima panitia banyak bertutur tentang pahit dan getirnya nasib buruh Indonesia.

Ketua Umum AJI Heru Hendratmoko mengatakan, angle tentang masih buramnya nasib buruh memang merupakan tema yang sangat menarik perhatian. Pemilihan angle semacam ini, kata Heru, biasanya untuk mengingatkan para pengambil keputusan, baik dari kalangan pemerintah, parlemen maupun swasta, untuk lebih hirau terhadap nasib kaum buruh. “Namun publik juga perlu sesekali disuguhi cerita keberhasilan yang mampu menjadi inspirasi banyak orang,” kata Heru.

Imam Wahyudi, ketua Dewan Juri, mengatakan, isu perburuhan sesungguhnya sangat luas dan multi aspek. Dengan diadakannya kompetisi ini, kami juga berharap karya-karya yang akhirnya dimuat dalam buku ini bisa merangsang minat jurnalis lain untuk lebih intens dan kreatif selama menggarap isu perburuhan,” kata Imam, yang juga Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

FK di Indonesia Pilihan Pertama Malaysia

Keinginan kuliah di luar negeri yang begitu besar bagi mahasiswa Malaysia mendorong Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Zainal Abidin Zain dan Menteri Penasihat (Pendidikan) Kedubes malaysia di Jakarta, Dr. Junaidi Ebu Bakar, BA., MA., HRM., Ph.D., Selasa (25/3) ini berkunjung ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.


”Kami datang kemari untuk mencari peluang belajar bagi pelajar kami untuk study di luar negeri, karena di Malaysia tak cukup tempat untuk menampung. Jadi kita datang untuk membantu mereka mencari peluang, dan Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang ditetapkan pemerintah Malaysia untuk belajar bagi mahasiswa kami. Tetapi kita memebri khusus kesempatan kepada kedokteran, pergigian, dan farmasi,” kata Dato’ Zainal Abidin Zain.

Dihadapan Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Unair, Prof. Dr. Mohamad Zainuddin, MS., Apt., dan beberapa dekan Unair, Dato’ Zainal Abidin Zain mengatakan dari 20-an Perguruan tinggi negeri di Negeri Jiran itu, hanya empat universitas yang membuka FK.Sedangkan PTS banyak. Karena Targetnya sampai tahun 2010 Malaysia sudah harus punya 29.000, tetapi yang ada diperkirakan baru 27.000 dokter.

”Sama seperti di Indonesia, kami juga mengejar jumlah dokter yang ada,” kata Dato’ Zainal AZ. Ia berharap kuota yang tertampung di Indonesia lebih banyak, sebab hingga sekarang ini mahasiswa asal Malaysia yang belajar di Indonesia terdapat 4.500 orang. Mereka belajar di 13 universitas, diantaranya UI, UGM, Unair, Unibraw, Unpad, USU, dan hanya dua PTS yang diamsuki diantaranya Univ. Trisakti.

Dari 4.500 mahasiswa Malaysia itu 75% belajar di FK, FKG dan Fak farmasi,sedang 25% di Fak. Ekonomi, Hukum, veteriner, dsb. Khusus yang belajar di Unair, menurut Prof. M Zainuddin, mahasiswa asal Malaysia disini tercatat sebanyak 120 orang. Rinciannya, 80 belajar di FK, 15 mahasiswa di FKG, dan 25 orang di Fak. Farmasi. Di Unair bahkan ada yang mengurusi secara khusus bagi mahasiswa asal Malaysia, yaitu Prof. Dr. Achmad Sjachrani.

Posisi mahasiswa asal Malaysia ini, tambah Prof. Zainuddin, akan menunjang dibukanya kelas internasional di FK Unair dan di beberapa fakultas di Unair. Kelas internasional itu sesuai dalam academic milestone Unair untuk mengeja internasionalisasi Unair tahun 2009. Pada kelas itulah akan menampung mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Usbekistan, Iran, dan Nigeria.

Hasil Polling: Aburizal Bakrie Pantas Dihukum

Iman D. Nugroho

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie adalah orang yang paling pantas dihukum dalam kasus semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu hasil ID Daily Polling yang pollingnya ditutup Selasa (24/03/08) ini. Politisi Partai Golkar ini satu-satunya nama yang dipilih dari dua nama lain, Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Utama Lapindo Brantas Inc, Imam Agustino.

Siapa Aburizal Bakrie? Selain menjadi Menkokesra di Kabinet Indonesia bersatu, laki-laki kelahiran Jakarta 15 November 1946 ini adalah anak sulung dari pengusaha Achmad Bakrie, pendiri Bakrie Groups. Seperti anak sulung pada umumnya, tokoh yang akrab dipanggil Ical ini juga menjadi penerus perusahaan milik ayahnya. Membawahi Roosmania Odi Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie dan Nirwan Dermawan Bakrie.

Pendidikan di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung tahun 1973 menjadi "bahan baku" penting dalam kehidupan Ical. Meskipun, sejak Ical masuk menjadi asisten Dewan Direksi PT. Bakrie & Brothers tahun 1972, sepertinya keelektroan Ical menjadi "tidak berguna". Dalam sejarah pekerjaan Ical, memang tidak pernah lepas dari Bakrie Groups. Hingga tahun 2008, Ical menduduki Komisaris Utama Bakrie Groups.

Sisi bisnis Ical mulai terasah ketika menjadi Wakil Ketua Departeman Perdagangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Hingga tahun 1984 masuk menjadi anggota Golongan Karya (Golkar) dan Partai Golkar sampai sekarang. Melalui Golkarlah, Ical menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 1993-1998. Di periode yang sama, Ical menjabat sebagai Ketua Umum Kadin. Selepas menjadi anggota MPR-RI tahun 1999, Ical didaulat menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk kedua kalinya. Kedekatan dengan intelektual Islam, membuat Ical dianggkat sebagai Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslin Indonesia (ICMI).

Nama Aburizal Bakrie kembali mencuat ketika Susilo Bambang Yudhoyono memintanya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, meski kemudian digeser menjadi Menkokesra pada kabinet yang sama. Ketika lumpur Lapindo Brantas Inc mulai menyembur, nama tokoh yang pernah memperoleh ASEAN Business Person of The Year versi ASEAN Business Forum tahun 1997 juga disebut, karena sebagian besar saham perusahaan pengeboran itu dimiliki Bakrie Groups. Ada dugaan, lambatnya pengusutan hukum kasus semburan lumpur Lapindo disebabkan karena Ical menjadi salah satu menteri di kabinet SBY.

Ical juga banyak dikritik karena tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Porong yang teraniaya karena semburan lumpur hingga saat ini masih belum bisa dihentikan. Mungkin, karena itu juga hasil polling "menuntut" Aburizal Bakrie dihukum karena kasus semburan lumpur Lapindo.

Foto by: Tempo Interaktif
Data by: Wikipedia

Korban Lumpur Lapindo 8,5 Jam Blokir Jalan Raya Porong

Iman D. Nugroho

Setelah 8,5 jam memblokir jalan raya Porong dan jalur kereta api (KA) di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/03/08) ini, sekitar 1000-an warga 9 desa korban lumpur Lapindo, membubarkan diri. Aksi pembubaran diri itu dilakukan karena warga sepakat untuk bernegosiasi dengan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Selasa (25/03/08) ini. Warga bersikukuh menuntut Gubernur mendesak pemerintah pusat untuk memasukkan sembilan desa dalam peta wilayah berdampak lumpur Lapindo.


Demonstrasi itu berlangsung pagi ini pukul 08.30 WIB. Warga dari sembilan desa antara lain Desa Mindi, Desa Siring Barat, Desa Jatirejo Barat, Desa Ketapang, Desa Gempol Sari, Desa Glagah Arum, Desa Prumbon, Desa Kali Tengah dan Desa Gedang berkumpul di empat titik. Mulai bekas Jalan Tol Porong, Tugu Kuning Siring, Pertigaan Pusat Pendidikan (Pusdik) Brimob dan Jembatan Porong. Warga melarang kendaraan jenis apapun untuk melintas di Jalan Raya Porong.

Aksi warga yang sudah tercium sebelumnya oleh aparat keamanan ini "disambut" dengan blokade Dalmas polisi dan Brimob bersenjata lengkap. Warga di Bekas jalan tol yang datang lebih dahulu dilarang bergabung dengan massa di Tugu Kuning. Begitu juga dengan massa di Tugu Kuning Siring yang dipisahkan dengan massa yang berkumpul di dua titik lain di dekat jembatan Porong. Bahkan, massa Desa Mindi dilarang keluar dari desanya.

Sempat terjadi ketegangan di empat titik. Beberapa kendaraan yang nekad untuk melintas, dipaksa berhenti. Demonstran yang marah mencaci maki sopir dan meminta mereka untuk kembali. Demonstran Desa Mindi, bahkan sempat terlibat aksi saling dorong dengan Brimob. Meski akhirnya massa mengalah, dan memilih berorasi di ujung gang. Di pertigaan Pusdik Brimob, demonstran yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak dipaksa mundur oleh polisi. Ibu-ibu yang marah mencaci maki polisi. Beberapa menangis karena kesal.

Blokade warga membuat kendaraan yang terjebak di Jalan Raya Porong terpaksa menunggu hingga demonstrasi berakhir. Sementara enam KA yang dijadwalkan berangkat dengan melewati jalur itu, terpaksa membatalkan keberangkatan. Empat KA itu adalah membatalkan atau memundurkan jadwal keberangkatan dan kedatangan. Diantaranya KA Penataran jurusan Surabaya-Malang, KA Malang Ekspres jurusan Malang-Surabaya, KA Mutiara Timur jurusan Surabaya-Banyuwangi, KA Cantik jurusan Surabaya-Jember dan KA Logawa dan KA Sri Tanjung jurusan Surabaya-Bangil.

Demonstrasi besar itu memaksa Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah untuk turun dan berdialog dengan warga. Dalam dialog itu Syaiful meminta demonstran untuk mengakhiri aksinya. Warga yang awalnya menolak meminta Syaiful mencari solusi atas keresahan warga. "Kita akhirnya sepakat untuk bersama-sama bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Selasa besok untuk mencari solusi atas tuntutan warga," kata Syaiful usai pertemuan. Syaiful meyakini, pertemuan besok akan menemukan solusi.

Sementara itu Bambang Koeswanto, warga Desa Siring yang juga koordinator tim sembilan desa mengatakan, warga tetap menerima usulan Syaiful Ilah untuk bertemu dengan Gubernur Imam Utomo. Namun bila pertemuan besok tidak menghasilkan solusi, warga akan kembali menggelar demonstrasi dan blokade jalan. "Kita akan demo dan blokade lagi," kata Bambang pada The Jakarta Post.

Kembali Menggugat Pencemaran Sungai di Surabaya

Iman D. Nugroho

Kondisi sungai di Surabaya yang jauh dari layak, kembali digugat oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Surabaya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA). LSM memandang pemerintah perlu melakukan tindakan yang "luar biasa" untuk mengatasi pencemaran air sungai di Surabaya. Salah satunya dengan merelokasi pabrik yang ada di dalam kota, dan menghukung pabrik yang selama ini melakukan pencemaran. Hal itulah yang hingga kini belum dilakukan.


Gugatan KRuHA yang itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk Kebijakan Pengelolaan dan Pengandalian Sumber Daya Air dalam Prespektif Ekologi dan Perlindungan Pemenuhan HAM di Provinsi Jawa Timur, Selasa (18/03/08) ini di Surabaya. Hadir dalam acara itu, Athoillah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Prigi Arisandi dari Ecoton Surabaya dan Hidayat Maseaji dari Komisi D DPRD Jawa Timur.

Dalam paparannya Prigi Arisandi mengungkapkan, hingga saat ini kondisi sungai di Surabaya sudah benar-benar dalam kondisi pencemaran yang parah. Di sepanjang sungai Brantas hingga berujung di sungai yang mengalir di Surabaya, ada setidaknya ada 120 perusahaan yang hampir semuanya menyumbang limbah. "Semuanya mengalir ke arah Surabaya, bisa dibayangkan betapa berat beban pencemaran yang ada di sungai si sekitar kita," kata Prigi Arisandi.

Sayangnya, kondisi itu tidak dibarengi oleh penegakan hukum yang serius oleh pemerintah. Hingga saat ini, tidak ada perusahaan yang dibawa ke meja hijau karena kasus pencemaran. Yang ada hanyalah kasus pelanggaran baku mutu, dengan hukuman tertinggi Rp.5 juta-Rp.8 juta. "Dari 40 kasus yang ada hingga tahun 2007, hanya 10 kasus saja yang berakhir di pengadilan, itu pun dengan hukuman dan denda yang sangat ringan," ungkap Prigi Arisandi.

Jelas, hal itu tidak memenuhi rasa keadilan. Mengingat dampak pencemaran di Surabaya yang sangat berat. Air yang melintas hingga masuk ke areal persawahan misalnya, menyisakan endapan zat B3 yang berbahaya. Belum lagi dengan pencemarana air yang selama ini digunakan sebagai bahan baku Parusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya. "Misalnya beban pencemaran bisa turun hingga 50 persen saja, air sungai di Surabaya tetap tidak layak minum," katanya.

Perlu Penanganan Luar Biasa

Athoillah dari LBH Surabaya mengingatkan kembali perlunya penanganan yang "luar biasa" oleh pemerintah, dalam kasus pencemaran air sungai di Surabaya. Karena hingga saat ini, langkah pemerintah terkesan biasa-biasa saja. "Karena pemerintah menganggap air sungai di Surabaya tidak dalam kondisi luar biasa, maka penanganannya pun biasa-biasa saja, contohnya, ketika ada perusahaan yang melakukan pencemaran, pemerintah hanya menghimbau melalui surat," kata Athoillah.

Karena itulah, tidak mengherankan bila perusahaan pencemar sungai sama sekali mengabaikan hal itu. Lain halnya bila pemerintah melakukan tindakan nyata dengan metutup outlet/saluran pencemaran yang selama ini digunakan untuk membuang limbah berbahaya ke sungai di Surabaya. "Untuk menyelamatkan sungai di Surabaya memang perlu tindakan seperti itu, tutup outlet dan paksa perusahaan untuk membuat sistem pengolahan dan penampungan limbah, bila hal itu dilakukan, mungkin hasilnya akan berbeda," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang seharusnya menjadi lembaga pembuat regulasi yang bisa menyelamatkan lingkungan pun, menurut Athoillah, justru melakukan hal yang kontraproduktif. Sebagai contoh produk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur yang baru saja ditetapkan. "Dalam perda itu, kewenangan pemerintah atas perusahaan pelaku pencemaran justru dikurangi," kata Athoillah.

Hidayat Maseaji dari Komisi D DPRD Jawa Timur menolak penilaian Athoillah. Hidayat justru mengatakan, hadirnya Perda Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran air justru menjadi alat legitimasi untuk melakukan penindakan hukum. Karena selama ini, pemerintah selalu berdalih tidak ada legitimasi hukum untuk melakukan penindakan.

"DPRD Jatim mengakui, selama dua periode Gubernur Imam Utomo, tidak ada prestasi yang menggembirakan menyangkut penanggulangan pencemaran air di Jawa Timur, hal itu yang akan menjadi fokus ketika Gubernur Imam Utomo membacakan Laporan Pertanggungjawabannya, nanti ketika masa jabatannya berakhir," kata Hidayat.

Hidayat mengusulkan untuk dibentuknya tim yang terdiri dari berbagai elemen untuk secara fokus melakukan penelitian air di Surabaya. Tim ini akan dibekali dengan peralatan canggih dan alat mobile yang siap berangkap kapan saja dan di mana saja bila ada laporan pencemaran. "Ada baiknya mulai mewacanakan untuk memilih calon gubernur dalam pilgub Juli 2008 mendatang, dengan memilih cagub yang peduli dengan persoalan lingkungan," katanya.

Apakah ada calon gubernur dengan kriteria itu?

Laptop Murah Untuk Sivitas Akademika

Iman D. Nugroho
Press Release

Laptop sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di lingkungan sivitas akademika. Berdasarkan hal itu pula ITS melakukan penandatanganan MoU dengan Acer Indonesia untuk memberikan laptop dengan harga terjangkau untuk para sivitas akademika ITS. Hanya dengan menunjukkan kartu mahasiswa ataupun tanda pengenal staf ITS dapat mendpaatkan harga khusus. ’’Dapat harga yang affordable, murah. Tapi bukan murahan,’’ Presiden Direktur Acer Indonesia Jason Lim.


Jason menyatakan kerjasama ini dilakukan dengan 30 universitas di Indonesia. ’’Untuk Surabaya universitas pertama adalah ITS,’’terangnya. Pemberian harga dan produk spesial kepada sivitas akademika ITS ini merupakan salah satu dari wujud kerjasama ini. ITS dinilai sebagai institut yang mumpuni dan terbesar di wilayah Indonesia Timur.

"ITS kampus wireless, mahasiswa dengan notebook berarti sudah membuka diri terhadap dunia luas,’’tambahnya. Jason menyatakan kerjasama dengan universitas ini merupakan bentuk komitmen Acer kepada bangsa. Saat ini salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah tentang produk Acer sendiri. Apalagi, Acer menempati posisi marketshare tertinggi di Indonesia sebesar 35 persen. Sementara untuk peringkat dunia menduduki posisi kedua tertinggi.

Sudah tiga tahun berturut-turut ini Acer mengkampanyekan e-learning kepada masyarakat luas. Kerjasama semacam ini adalah tindak lanjut dari pembudayaan e-learning tersebut.

Dia berharap ke depan, Acer dan ITS dapat mengembangkan kerjasama di bidang lain, seperti pengembangan software ataupun laboratorium multimedia. ’’Kita akan coba jajaki bidang mana saja yang dapat dikerjasamakan,’’lanjutnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Pembantu Rektor IV Eko Budi Djatmiko.

Eko menegaskan saat ini meninggalkan IT adalah hal yang sangat tidak mungkin. Dirinya mencontohkan jurusan-jurusan yang ada di ITS. ’’Yang berbasis IT sekarang tidak hanya Teknik Informatika saja. Beberapa jurusan juga mulai menggabungkan IT dengan ilmu-ilmunya,’’tandasnya.

Untuk ke depannya, pengembangan software adalah salah satu yang akan dijajaki dengan Acer ’’Mungkin bisa nanti kita mengembangkan desa IT. Di Jogjakarta kan sudah ada desa animasi,’’tegasnya.

127 Ton BBM Oplosan Disita

Iman D. Nugroho

Sejumlah 127 ton bahan bakar minyak (BBM) oplosan ilegal disita dari sebuah gudang penimbunan di Porong, Sidoarjo. Penemuan itu adalah penemuan BBM oplosan terbesar di Jawa Timur pada tahun 2008 ini. Salah satu oknum TNI dikabarkan terlihat. Sayangnya, Polisi enggan mengarahkan penyelidikan ke arah itu.


Pengungkapan kasus BBM oplosan itu terungkap Sabtu ((8/03) lalu. Ketika itu penyelidik dari Polwiltabes Surabaya menindaklanjuti laporan warga tentang adanya gudang penyimpanan BBM di Porong Sidoarjo. Setelah digeledah dan diperiksa, Polisi menemukan adanya aktivitas ilegal pengoplosan BBM dari olie bekas. "Ada pengoplosan BBM di sini, menggunakan olie bekas," kata Kapolwiltabes Surabaya, Anang Iskandar, Senin (17/03) ini.

Polisi pun melakukan penyitaan 345 drum berukuran 200 liter, 25 buah tandon berukuran 1000 liter, 1 buah tanki 6000 liter dan 1 unit truk tanki berisi 25 ribu liter. Di dalam drum, tandon dan tanki itu masing-masing berisi olie bekas dan minyak tanah serta solar yang sudah dioplos. "BBM oplosan itu dipasarkan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, terutama untuk bahan bakar pabrik-pabrik yang ada di sekitar lokasi penemuan," kata Anang.

Sejauh ini polisi baru menetapkan dua tersangka, yakni Asrokim dan Syamsul Arifin. Dalam penyelidikan sementara terungkap, Asrokim membeli olie bekas dari Syamsul Arifin seharga Rp. 34,3 juta. Olie bekas yang sudah dibeli, kemudian dioplos di Porong sidoarjo. Ketika polisi memergoki aksinya, Asrokim sudah berhasil mengoplos 25 ribu liter, dan siap dipasarkan. "Tersangka tidak memiliki ijin pengoplosan, dari keterangan 5 saksi yang diperiksa, tampak adanya aktivitas ilegal dalam pengoplosan BBM ini," kata Anang.

Berdasarkan informasi yang dirangkum di lokasi, gudang pengoplosan BBM ini sebenarnya bukan gudang baru. Masyarakat di sekitar lokasi gudang pengoplosan pun mengetahui adanya aktivitas ilegal itu. "Yang saya tahu, gudang itu milik salah satu anggota TNI," kata salah satu warga disekitar lokasi. Ketika dikonfirmasi ke Anang Iskandar, Kapolwiltabes itu enggan menjawab. "Aduh, jangan ditanya ke arah sana,..janganlah,..jangan,.." kata Anang.