Pemerintah Tidak Tegas Dalam Kasus Soeharto

Oleh: Iman D. Nugroho

Pemerintah RI di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla tidak tegas dalam kasus hukum Alm. Mantan Presiden Soeharto. Selain itu, Pemerintah RI juga cenderung mengabaikan hukum positif Indonesia. Itulah hasil polling terbanyak ID Daily yang digelar di news blog ini.

Polling yang dilaksanakan setelah meninggalnya mantan Presiden Soeharto itu menyebutkan, jumlah suara "pemerintah tidak tegas", mencapai 68 persen lebih. Posisi nomor dua dengan jawaban "Pemerintah mengabaikan hukum", mencapai 50 persen dari keseluruhan suara. Disusul jawaban "Pemerintah tegas" dan "pemerintah menegakkak hukum" dalam posisi dua terbawah.

Agaknya, dari jawaban polling ini, jelas sekali rekomendasi yang diberikan ID Daily berdasarkan suara polling adalah perlunya mendorong kembali ketegasan pemerintah dan mengusut kasus mantan Presiden Soeharto. Bila tidak, maka Pemerintah RI akan terlihat mengabaikan hukum yang disepakati di Indonesia. Sanggupkah SBY-JK melakukannya? Kita tunggu saja.

Apapun Statusnya, Yang Bayar Tetap Minarak Lapindo Jaya

Vice Presiden PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla meyakinkan, apapun status semburan lumpur Lapindo, tidak akan membawa perubahan dalam sistem pembayaran. Artinya, Minarak Lapindo Jaya, sebagai perusahaan yang dibentuk Lapindo Brantas Inc untuk melakukan proses jual beli kepada korban lumpur, akan tetap membayar uang sisa 80 persen.

------------------------

Hal itu dikatakan Andi Darussalam Tabusalla di Sidoarjo, Kamis (21/02/08) ini. "Saya meyakinkan, apapun statusnya, apakah bencana alam atau yang lain, Minarak Lapindo Jaya akan membayar uang sisa 80 persen kepada korban lumpur," kata Andi. Hal itu juga berarti, tambah Andi, PT. Minarak Lapindo Jaya tidak akan menagihkan seluruh pengeluaran yang sudah dikeluarkan, meski statusnya menjadi bencana alam.

Keraguan tentang pembayaran 80 persen bila status semburan lumpur Lapindo berubah status menjadi bencana alam, sempat mencuat ketika Tim Pengawan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2S) menyatakan luapan lumpur di Porong Sidoarjo itu sebagai bencana alam. Artinya, seluruh pembayaran ganti rugi atas lumpur Lapindo akan ditanggung oleh pemerintah.

Sayangnya, Andi Darusallam tidak mau memberikan jaminan atas statement yang dikatakannya itu. "Insyaallah, Minarak Lapindo Jaya akan tetap membayarkan sisa 80 persen yang sudah kami sepakati, pembayaran akan dilakukan bulan Mei untuk uang persawahan, dan bulan Juni untuk uang pemukiman," tegasnya. Andi juga sekaligus menegaskan, tidak akan ada percepatan pembayaran. Karena dalam perusahaan sudah dijadwalkan tentang sistem pembayaran. "Lagian, uangnya baru ada pada bulan Mei dan Juni," tambah Andi.

Namun, hal itu tidak berarti Minarak Lapindo Jaya juga akan bertanggungjawab bila ada perubahan peta terdampak lumpur Lapindo. Karena menurut Peraturan Presiden (Perpres) no. XIV tentang Badan Pananggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyebutkan, daerah di luar peta berdampak lumpur menjadi tanggungjawab pemerintah yang dananya akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kami taat pada Perpres no.XIV tahun 2007 yang menyebutkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap daerah di luar peta," kata Andi.

Selama ini PT. Minarak Lapindo Jaya sudah menerima 11.598 berkas yang akan diganti. Termasuk 516 berkas sisa masa penanganan oleh Tim Nasional (Timnas) Penanganan Lumpur Lapindo yang berakhir 2007 lalu. "Minarak akan kembali berbicara dengan BPLS untuk klarifikasi berkas dan waktu pembayaran," kata Andi.

Ahli Kembali Menegaskan Lumpur Lapindo Bukan Bencana Alam

Polemik penentuan status semburan Lumpur di Porong, Sidoarjo masih berlanjut. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-ESDM Dr. Surono mengatakan semburan lumpur di Porong Sidoarjo tidak akan terjadi bila tidak ada pemicunya. "Memang Sidoarjo adalah ladang mud volcano, tapi bila tidak diutik-utik, tidak seperti ini kejadiannya," kata Surono dalam Seminar Risiko Gempa, Apa yang Bisa Kita Perbuat di gedung Pasca Sarjana ITS, Rabu (20/2/08) ini.

---------------------

Surono yang pernah meneliti beberapa mud volcano di sekitar Bandara Juanda, Surabaya ini mengatakan, gunung lumpur (mud volcano) di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo memiliki skala kecil. "Cuma gundukan kecil kadang ada, lalu menghilang, nanti timbul lagi di tempat lain,’’ katanya. Mud Volcano ini bahkan terbentang hingga ke Pulau Madura sampai area Bledug Kuwu, Purwodadi, Jawa Tengah. Dan sebagaimana karakteristik mud volcano, fenomena alam itu tetap tidak akan menjadi besar bila jika tidak ada pemicunya.

Karena itu, solusi terbaik untuk mengendalikan mud volcano ini adalah dengan melakukan pengendalian lumpur. Menurutnya, meninggikan tanggul terus menerus bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Sebab, tanggul yang terus ditambah akan menyebabkan deformasi, dan menarik tanah disekitarnya. Beberapa gejala akan hal itu sudah mulai terlihat. Seperti kemunculan bebarapa semburan baru di sekitar Porong, bubble-bubble gas baru, hingga penurunan muka tanah.

Agar hal ini tidak bertambah parah, harus dilakukan pengendalian ketinggian lumpur. ’’Yang terpenting airnya harus dibuang, sehingga ketinggan lumpur bisa dikontrol,’’ lanjutnya. Solusi ini sebenarnya sudah sering diungkapkan. Termasuk pembuangan air lumpur ke laut. Namun, lebih banyak mendapatkan tentangan ketimbang dukungan. Padahal, menurutnya, berdasarkan kajian, air yang terdapat di lumpur Porong ini sama sekali tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya.

’’Itu aslinya juga endapan dari air laut yang berumur ribuan tahun. Jadi kalau dikembalikan lagi ke laut kan ya nggak apa-apa, sama-sama air lautnya,’’ungkapnya. Terlalu banyaknya muatan politis dalam penanganan kasus ini membuat lumpur lapindo tak segera terselesaikan.
Padahal, jika ditilik dari lamanya lumpur tersebut akan terus menyembur, Surono angkat tangan. ’’Lihat saja Bledug Kuwu, itu sudah berlangsung selama ribuan tahun. Saya nggak tahu pasti sampai kapan lumpur Lapindo itu akan seperti ini,’’terangnya.

Demo Korban Lumpur Berlanjut

Setelah sehari penuh memblokade jalan dan rel kereta api Selasa kemarin, Rabu (20/02/08) ini masyarakat korban lumpur dari lima desa di Porong Sidoarjo melanjutkan demonstrasinya. Bedanya, dalam demonstrasi kali ini, masyarakat hanya menggelar poster dan berorasi di Jalan Raya Porong. Tuntutan mereka tidak berubah, menolak status bencana alam, percepatan membayar 80 persen uang sisa, dan perubahan peta berdampak lumpur Lapindo.

-----------------------

Demonstrasi Rabu ini berlangsung di seberang tanggul di Desa Siring. Sekitar 200 meter dari pusat semburan lumpur Lapindo di Desa Siring Sidoarjo. Sejak pagi, sekitar 300 massa dari perwakilan lima desa itu secara bergantian melakukan orasi dan ceramah agama. "Sekali lagi kita buktikan kepada pemerintah, kalau kita masih punya kekuatan untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang sisa 80 persen dan memasukkan desa kita dalam peta desa berdampak lumpur, juga menolak status bencana lumpur Lapindo sebagai bencana nasional," kata salah satu orator.

Ibu-ibu dan anak-anak kecil menjadi bagian paling banyak dalam demonstrasi kali ini. Kebanyakan, mereka adalah ibu-ibu yang sudah tidak merasa aman tinggal di rumah yang semakin lama semakin dekat dengan lumpur. Mereka memilih mengungsi ke rumah kerabat, atau memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal di tempat pengungsian di Pasar Baru Porong Sidoarjo.

Luthfi Abdillah, salah satu tokoh masyarakat Siring Barat yang ketika itu hadir dalam demonstrasi mengatakan, semangat untuk melanjutkan demonstrasi kali ini datang dari ketidakjelasan sikap pemerintah. Apalagi, dalam Rapat Paripurna DPR-RI Selasa kemarin tidak menghasilkan keputusan yang memihak korban lumpur Lapindo. "Kita akan tetap menuntut pemerintah untuk mengabulkan permintaan kami yang sengsara karena lumpur Lapindo," kata Luthfi Abdillah pada The Jakarta Post.

Lebih jauh Luthfi mengatakan, hingga saat ini perwakilan lima desa sedang melakukan pertemuan dengan beberapa menteri di Jakarta. Luthfi berharap, melalui dialog itu pemerintah bisa mengetahui dengan pasti kondisi di Porong dan tidak ikut terjebak dalam logika Lapindo yang menilai semburan lumpur sebagai kejadian alam. "Ini bukan kejadian alam, untuk itu sangat tidak benar bila status semburan lumpur diubah menjadi bencana alam," katanya.

Sementara itu, di sepanjang tanggul di sekitar semburan lumpur, mulai dibangun pondasi tanggul permanen. Yakni dengan membangun pondasi dari batu kali yang ditata di pinggir tanggul di sepanjang Jalan Raya Porong. Pada tahap awal, pondasi setinggi lima meter itu awal itu dibangun sepanjang 325 M. Setelah pondasi terbangun, proses selanjutnya akan ditimbun dengan tanah padat.

100 Perusahaan Terima Jamsostek Award

Sejumlah 100 perusahaan di Jawa Timur menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Award 2008. Keseratus perusahaan dari berbagai usaha itu dianggap tertib melaksanakan administrasi, membayar iuran dan pelaporan data upah buruh. Pemberian award ini diharapkan menjadi pemicu perusahaan lain yang belum membekali buruhnya dengan asuransi seperti Jamsostek.

----------------------

Pemberian Jamsostek Award itu berlangsung Selasa (19/02/08) malam ini di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menyerahkan award itu secara langsung kepada perwakilan 100 perusahaan. "Saya berharap pemberian Jamsostek Award 2008 ini bisa ditiru perusahaan lain dan bisa melaksanakan hal serupa," kata Imam Utomo dalam sambutannya.

Data yang dimiliki Jamsostek Jawa Timur hingga tahun 2007 ini ada 10.386 perusahaan di Jawa Timur yang sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Dari jumlah itu, ada 928.438 buruh yang tercatat sebagai anggota Jamsostek. Meski begitu, Jamsostek Jawa Timur mengakui, tidak semua perusahaan melaksanakan program sesuai ketentuan.

Ke-100 perusahaan penerima Jamsostek Award inilah yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya. Di antara ke-100 perusahaan itu terdapat nama PT. Garuda Food, PT. Yamaha Musical Product Indonesia, PT. HM. Sampoerna dan PT. Tjiwi Kimia TBK. Juga terdapat perusahaan PDAM Kota Kediri, PDAM Koabupaten Blitar dan PDAM Sumber Pocong Bangkalan, Madura.

Gubernur Imam Utomo mengatakan, diberikannya Jamsostek Award untuk perusahaan di Jawa Timur ini sangat membanggakan. Mengingat perekonomian di Jawa Timur sempat terseok karena efek semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo. "Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya 6,2 persen saja pada tahun 2007, karena efek semburan lumpur Lapindo," kata Imam Utomo.

Apalagi, jalan di Raya Porong yang merupakan jalur utama perekonomian di Jawa Timur sering kali terganggu oleh efek semburan lumpur. Seperti yang terjadi Selasa siang, ketika warga lima desa di Porong menggelar demonstrasi dengan memblokade jalan raya dan rel kereta api. Karena itu, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat jalan tol baru yang menghindari lokasi lumpur Lapindo.

"Saat ini sedang dilakukan proses pembebasan tanah, dari tol Km 18 membelok ke kanan menghindari lokasi lumpur dan kembali keluar dari exit Gempol," kata Imam Utomo. Namun, hal itu bukan hal mudah. Masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya masuk ke jalur tol baru, mematok harga yang sama seperti harga ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Sekitar Rp.1-1,5 juta/meter2.

Kakanwil Jamsostek Jawa Timur, Cipto Rahardi mengatakan, pemberian award ini adalah awal dari upaya Jamsostek yang akan terus berkelanjutan. Setelah ini, Jamsostek memprioritaskan sosialisasi program Jamsostek ke perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan buruhnya sebagai peserta jamsostek.

"Perusahaan yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota Jamsostek akan dilaporkan ke Disnaker," kata Cipto Rahardi. Hal itu sangat beralasan, mengingat dalam UU no.3 tahun 1992 tentang Jamsostek mensyaratkan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan dan buruhnya dalam program Jamsostek.

Adji Pamungkas, Direktur PT. Terminal Petikemas Surabaya mengatakan, meski pihaknya senang mendapatkan award, namun penghargaan yang diterimanya ini bukanlah hal terpenting untuk memenuhi hak buruh mendapatkan Jamsostek. "Yang lebih penting dilakukan Jamsostek adalah sosialisasi terus menerus kepada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya," kata Adji Pamungkas pada The Jakarta Post.

Apalagi, penghargaan semacam Jamsostek Award ini tidak memiliki kriteria penilaian yang jelas dan transparan. Yang disebutkan adalah tertib administrasi, tertib membayar iuran dan tertib melaporkan data upah buruh. Dan itu semua adalah kewajiban yang tidak perlu diberikan award atasnya. Dan tentu saja, transparansi penggunaan dana Jamsostek yang notabena menggunakan uang anggotanya.

Warga Marah, Jalur Porong Diblokade

Rapat Paripurna DPR RI dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) yang menetapkan kasus semburan Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo sebagai bencana nasional, disambut demonstrasi jalan oleh masyarakat lima desa di Porong, Selasa (19/02/08) ini. Dalam demo itu mereka melakukan pemblokiran jalan dan rel kereta api.

-------------------------

Massa berjumlah sekitar 3000-an orang itu itu berasal dari Desa Siring, Desa Mindi, Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedung Cangkring. Sejak pagi, mereka bergelombol di ujung jembatan Porong Sidoarjo. Massa menuntut agar hasil rapat paripurna yang hari ini bisa memenuhi rasa keadilan dan memperjelas nasib korban lumpur. Syukur-syukur bisa mengubah peta berdampak yang kini tidak memasukkan desa mereka.

Dari spanduk dan selebaran yang mereka bawa, tampak sekali adanya ketidakpuasan warga terhadap proses politik yang berlangsung di DPR-RI yang menetapkan kasus lemburan lumpur Lapindo sebagai bencana nasional. "Artinya, kita yang menjadi korban lumpur hanya akan mendapat ganti rugi sebanyak Rp.15 juta saja, lalu di mana tanggungjawab Lapindo yang bertanggungjawab dengan peristiwa ini," kata Sunarto, warga Pajarakan.

Selain tidak setuju dengan status bencana nasional, demonstran juga menuntut adanya perubahan peta daerah berdampak lumpur dan pembayaran uang sisa 80 persen yang selama ini belum dibayarkan. Jadwal yang diterima Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dari Minarak Lapindo Jaya, uang pembayaran sisa 80 persen itu akan dibayarkan pada awal Mei mendatang.

Ada empat titik yang dalam demonstrasi ini diblokir oleh warga. Yakni Raya Porong, Jembatan Porong, eks Jembatan Tol Porong-Gempol, dan jalan alternatif Siring Barat. Di titik-titik itu, massa melarang pengendara untuk melintas. Beberapa kendaraan yang sudah terlanjur ada di lokasi demonstrasi diminta untuk memutar dan mengambil jalan lain.

Polres Sidoarjo menyarankan masyarakat untuk mengambil jalan melingkar melalui Kecamatan Krian, menuju ke Taman dan Mojosari kemudian ke Malang atau Pasuruan ke arah Bali. Sementara untuk jalur kereta api yang juga diblokade dengan menggunakan balok kayu dan batu, membuat lima KA jurusan ke dan dari arah Malang dan Banyuwangi seperti KA Mutiara Timur, Malang Expres, KA Cantik, KA Penataran dan KA Barang tidak bisa melanjutkan perjalanan.

Hingga berita ini diturunkan, belum jelas kapan jalur-jalur itu akan dibuka. Sekitar 1500 ribu polisi yang disiagakan di lokasi belum mendapatkan kepastian kapan akan melakukan pembubaran massa. "Saya menghimbau nanti malam, sekitar pukul 22.00 demonstrasi bisa berakhir," kata Kasatlantas Polres Sidoarjo, Andi Yudianto.

Kesederhanaan Haul Pacitan

Ki Bonokeling, Ki Setroketipo dan Kanjeng Jimat mungkin tidak pernah menyangka, sejarah yang mereka toreh di Pacitan terus dikenang oleh anak cucu mereka hingga kini. Di pusara ketiganyalah, warga Pacitan mengawali peringatan Hari Ulang Tahun ke-623 Kabupaten Pacitan dengan kesederhanaan.

--------------

Tidak seperti areal pemakaman kebanyakan, areal pemakaman Giri Sampoerno di Desa Tanjung Asri, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jawa Timur terletak di atas bukit. Tempat peristirahatan terakhir warga sekitar itu memenuhi hampir seluruh permukaan bukit satu kilometer dari pusat kota asal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Di Giri Sampoerno itu jugalah bersemayam Joyoniman atau Kanjeng Jimat, Bupati Ke-12 Pacitan. Bagi masyarakat Pacitan, Kanjeng Jimat adalah tokoh besar yang memulai pembangunan kota itu. Tokoh ini dikeramatkan karena melalui tokoh inilah Islam mulai menyebar di Pacitan. "Sejak Kanjeng Jimat itu menjabat, Pacitan tumbuh menjadi daerah yang maju," kata Imam Koesno, sesepuh yang juga juru kunci pemakaman Kanjeng Jimat pada The Jakarta Post.

Sejarah Pacitan berawal dari kedatangan Ki Bonokeling, salah satu utusan Raja Brawijaya ke daerah di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, pada abad ke XII M. Keturunan Ki Bonokeling menjadi penguasa hingga empat generasi. Ketika Islam mulai masuk, Ki Bonokeling ke-IV yang menjadi penguasa daerah itu keberatan ketika Kyai Ageng Petung, salah satu penyebar Islam di tanah Jawa, menyebarkan agamanya ke Pacitan. Keduanya bersitegang dan beperang.

Konon, Ki Bonokeling ke-IV memiliki kesaktian yang membuatnya tidak bisa dibunuh. Dalam perang itu, Kyai Ageng Petung berhasil membunuhnya dengan memenggal tubuh Ki Bonokeling menjadi tiga bagian. Masing-masing bagian tubuhnya dimakamkan di tiga tempat berbeda, yang dipisahkan dengan aliran sungai. Islam pun mulai tumbuh di Pacitan.

Nama Pacitan berasal dari kata Pace (buah Pace). Nama itu pertama kali disebutkan oleh Raja Mangkubumi yang berhasil disembuhkan oleh air buah pace saat lumpuh. Setroketipo, salah satu keturunan Bonokeling ke-V yang beragama Islam, adalah orang yang memberikan air itu kepada Mangkubumi.

“Sejarah berlanjut, hingga akhirnya Pacitan dipegang oleh Joyoniman atau Kanjeng Jimat, keturunan ke-XII Bonokeling yang berkuasa sejak 1840,” ungkap Koesno mengutip kitab Babad Pacitan. Kata jimat atau kabarang keramat yang diberikan kepada Joyoniman berawal dari tugas yang diberikan Pangeran Diponegoro kepada Joyoniman untuk bisa menjaga gedung yang berisi barang keramat.

Kanjeng Jimat adalah sosok yang sederhana dan penganut Islam yang taat. Pembangunan Pacitan beraroma keislaman adalah salah satu cita-citanya. Karena itu pun ketika Kanjeng Jimat meninggal dunia, dia mewasiatkan untuk dikubur di atas bukit yang berhadapan dengan kota Pacitan. Seperti di Giri Sampoerna sekarang.

Dari lokasi makam Kanjeng Jimat, kota Pacitan, berikut hamparan Pantai laut Selatan Teleng Ria terlihat jelas. Meski di sana bersemayam tokoh besar Pacitan, namun makam seluas 8x10 meter itu tergolong sederhana. Tidak ada ornamen khas Pacitan yang terukir di sana. Hanya bangunan rumah yang berdampingan dengan mushola Kanjeng Jimat.

Meski demikian, makam Kanjeng Jimat menjadi magnet bagi warga Pacitan yang masih bercaya pada kekeramatan sebuah makam. “Ada tiga makam di Pacitan yang sering dikunjungi untuk didoakan, Makam Kanjeng Jimat, Makam Setroketipo dan makam Buonokeling,” kata Koesno.

Kesederhanaan dan kekeramatan ala Kanjeng Jimat itulah yang menjadi salah satu ispirasi perayaan HUT Pacitan tahun 2008 ini. “Folosofinya adalah, menjadikan momentum ulang tahun Pacitan menjadi awal dari perubahan menjadi yang lebih baik dan religius,” kata Fathoni, Kepala Dinas Pariwisata Pacitan pada The Jakarta Post. Tanpa pagelaran hiburan rakyat dari 12 Kecamatan, Kirab Pusaka atau Pagelaran Wayang semalam suntuk. Puncak peringatan berupa dzikir akbar. "Ini adalah refleksi dari banyaknya problem yang dihadapi bangsa ini belakangan," kata Fathoni.

Pacitan memang memiliki sejarah yang jauh dari kegegapgempitaan. Daerah ini adalah daerah tunjuan raja-raja Jawa bila ingin melakukan tapa nyepi. Ketika Jendral Sudirman dikejar-kejar Belanda, Jendral Besar itu memilih bersembunyi di Pacitan dan memimpin strategi penyerangan di salah satu bukit di Pacitan. “Saya dengar, ada salah satu gua yang biasa dijadikan tempat bertapa raja-raja, juga digunakan oleh Almarhum mantan Soeharto,” kata Fathoni.

Kini, ketika Pacitan berulang tahun ke-623, semangat kesederhanaan itu kembali diusung. Kesederhanaan yang ditorehkan pertama kali oleh Ki Bonokeling, Ki Setroketipo dan Kanjeng Jimat.

Guru Besar Matematika ITS Pertama

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menambah satu lagi guru besar. Prof. Dr Basuki Widodo, MsC dinobatkan menjadi guru besar matematika ITS yang pertama. Pria kelahiran Surabaya 5 Juni 1965 ini sekaligus menjadi guru besar termuda dalam sejarah ITS. ’’Kebetulan saya dapat SK ini September lalu dalam usia 42 tahun,’’ujarnya dalam konferensi pers pengukuhan guru besar di rektorat ITS, Kamis (14/2). Dengan pengukuhannya ini, Basuki menjadi guru besar ITS ke 64, ke 10 di FMIPA, dan pertama di Jurusan Matematika.

Basuki merupakan pakar ITS dalam bidang permodelan dan simulasi Matematika. Permodelan matematika miliknya sangat aplikatif. ’’Bidang ini bisa diterapkan di berbagai bidang ilmu,’’lanjutnya. Mulai Kelautan, lingkungan, perkapalan, pertahaman, material, geofisika, mekanika, ekonomi, kedokteran, teknologi pangan, hingga pertanian.

Seperti penghitungan angka mekatian ibu melahirkan, mengetahui kadar dipersi atmosfer di udara, hingga mengetahui jenis tanaman yang paling efektif menyerap CO2. ’’Permodelan ini juga pernah digunakan dalam bidang pertanian,’’lanjutnya.
Seperti riset terhadap tanaman kedelai jenis wilis yang dilakukannya bersama mahasiswa bimbingannya 2007 lalu. Hasilnya, permodelan ini dapat menghitung hama kedelai sekaligus menemukan solusi cara pengendalian hama kedelai tersebut tanpa proses kimiawi. ’’Caranya dengan mengetahui masa-masa hama tersebut. Kapan dia makan, kapan dia menyerang polong kedelai bisa diketahui dengan tepat,’’lanjutnya.
Tak hanya di bidang pertanian saja. Permodelannya telah dikembangkan menjadi sebuah software bernama Stealth Profiler. Software yang dibuat sejak tahun 2006 ini memang khusus dikembangkan untuk bidang pertahanan dan keamanan. ’’Ini software untuk mendeteksi stealth atau unsur siluman sebuah benda,’’lanjutnya.

Selama ini telah terdapat sotware untuk memprediksi RCS (Radar Cross Section) diantaranya CADRCS, EPSILON, dan RadBase. Keistimewaan software milik Basuki ini adalah asli buatan sendiri dan tidak mengadopsi ataupun pengembangan dari software-software yang ada. ’’Akses untuk mendapatkan sotfware-software itu tidak mudah, dan tidak dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan pengembangan teknologi stealth di Indonesia,’’papar pria yang juga menjabat sebagai ketua Jurusan Matematika ini.

Menurut bapak tiga anak ini, setiap benda pada dasarnya memiliki unsur siluman, yaitu dapat memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh radar. Semakin kecil gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda, maka semakin besar sifat siluman pada benda tersebut.

’’Selama ini kita (Indonesia-red) masih belum bisa menghitung tingkat stealth suatu benda. Makanya gampang dimanipulasi oelh pihak-pihak asing,’’tambahnya. Sebagai contoh, teknologi stealth yang digunakan kapal nelayan luar negeri sudah sangat-sangat canggih. ’’Mereka bisa lolos terus dari pantauan radar kita karena tingkat penghitungan stealth mereka jauh lebih maju,’’ujarnya.

Dengan software ini, tingkat siluman sebuah benda dapat diketahui dengan pasti. Sehingga, alutsista yang memang membutuhkan stealh yang lebih tinggi dapat dibuat. ’’Saya pernah menghitung tingkat stealth tenda, kapal selam, pesawat, hingga orang,’’pungkasnya.

Nunggu Kurir Noordin M. Top, Wartawan Diminta Pergi

Beberapa wartawan yang menunggu kedatangan kurir Noordin M. Top di markas Detasemen 88 Polda Jawa Timur di Surabaya diminta pergi oleh petugas jaga. Alasannya, kedatangan kurir Noordin M. Top tidak akan terjadi.

Kedatangan wartawan di Markas Detasemen 88 Polda Jatim berawal dari isu tertangkapnya kurir Noordin M Top di daerah Bondowoso, Jawa Timur, sekitar 180 Km dari Surabaya. Setelah dilakukan penyisiran, konon, Noordin juga ditangkap di kota yang dikenal dengan sebutan Kota Tape itu. Beredar kabar, Noordin langsung dibawa ke Jakarta, sementara kurirnya membawa ke Polda Jatim untuk diminta menunjukkan lokasi kantong teroris di Jawa Timur.

Teks foto:
Wartawan saat menunggu di Markas Detasemen 88 Polda Jatim

Barongsai di Lobby Hotel

Barongsai di Lobby Hotel.
Kemeriahan menyambut Imlek terasa di Surabaya. Salah satunya, pertunjukan Barongsai di lobby Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (6/2/08) malam. Dalam pertunjukan itu, tiga Barongsai dan Naga, beraksi di lobby hotel untuk menyapa pengunjung, setelah sebelumnya masuk ke kantor hotel untuk menyapa karyawan hotel.