"ARUS BALIK" HAM DI 100 HARI PEMERINTAHAN BARU

Kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung mengkhawatirkan karena tak mengalami kemajuan berarti dan melanjutkan kemunduran sebelumnya.

Demikan Amnesty International Indonesia, melalui rilis pers.

KEPUTUSAN MK PINTU MASUK PERBAIKAN DEMOKRASI DAN POLITIK INDONESIA

YLBHI berpendapat, putusan MK yang diketuk awal tahun ini, menunjukan harapan baru untuk perbaikan sistem demokrasi dan negara hukum. 

Selama satu dekade  terakhir, demokrasi dan negara hukum terus mengalami regresi dan pembusukan.

PERUBAHAN FUNDAMENTAL, SETELAH MK HAPUS PRESIDENTIAL THRESHOLD

Sebagai pihak yang pernah mengajukan gugatan Judicial Review (JR) atas ambang batas dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold atau PT) dari 20 persen menjadi 0 persen, Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi apresiasi perubahan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya mengabulkan penghapusan PT 20 persen tersebut.

Publik hukum elit politik lewat Golput, coblos semua, dan kotak kosong

Ada rilis pers menarik nih. Hitung cepat Pilkada 2024 membuktikan bahwa perlawanan rakyat yang kritis dan beroposisi semakin menguat. Dengan demikian, kelompok masyarakat sipil dapat menjadikan ini sebagai pelajaran berharga. 

Elit politik ke depan juga harus lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Selain itu, hasil ini merupakan modal politik dalam upaya membangun oposisi yang  ideal dengan tujuan mengoreksi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pilkada 2024 sudah selesai, jadilah oposisi yang baik

Karena Pilkada 2024 sudah selesai, saat menjadi suporter siapa pun yang menang. Suporter yang baik itu, salah satunya menjadi oposisi yang baik. Ikut mengontrol jalannya pemerintahan di daerah masing-masing. | Iman Nugroho

Sangat berharap, kali ini, UU Masyarakat Adat benar-benar terwujud

Arah angin sepertinya berhembus ke arah masyarakat adat. Koalisi Kawan RUU Masyarakat Adat mengabarkan melalui rilis pers, tentang masuknya Rancangan Undang-Undangan Masyarakat adat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Mestinya, hal itu menjadi momentum DPR menunjukkan keberpihakannya pada Masyarakat Adat.

Apalagi, RUU ini sudah 14 tahun tidak kunjung selesai. Padahal Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi.  

Pasangan ini akan menang dalam Pilkada 2024. Siapa saja mereka?

Hasil diskusi kanan kiri dengan beberapa kawan, membuat saya cukup percaya diri untuk memperkirakan siapa-siapa yang akan menang di Pilkada di beberapa daerah ini. Kalau benar, sepertinya saya cukup yakin untuk bisa menasbihkan diri sebagai dukun palsu politik Indonesia. Hahaha

Presiden-Wapres baru, waktunya "tukar hadiah"

Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI menggantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Penggantian ini mengingatkan saya pada episode Agustusan CNN Indonesia Plus Minus, tentang Kado Pak Jokowi untuk Pak Prabowo. Isinya kurang lebih daftar hal-hal urgent yang terjadi di era Presiden Jokowi, dan perlu segera diselesaikan oleh Prabowo.

Mengenang lagi momen Pemilu: Saya tidak berubah!

Mengikuti perkembangan politik dan intrik penentuan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres), semakin meneguhkan pilihan untuk tidak menggunakan hak suara saya pada Pemilihan Umum 2024.

Riuh reda yang terjadi di tingkat elit politik, mungkin menarik untuk sebagian orang, tapi tidak untuk saya. 

Rangkaian peristiwa politik itu menunjukkan, Pemilu 2024 bukan dimaknai sebagai fase untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, tapi sekedar mempertahankan, menambah, bahkan merebut kuasa untuk masing-masing kelompok politik.

Catatan pidato ibu yang cantik, pintar, karismatik dan pejuang

Sebagai orang yang tidak suka mendengarkan pidato, belum lama ini, saya melakukan sebaliknya: secara utuh mendengarkan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Bahkan, di dalam bus Trans Jakarta pun, earphone terus menempel di telinga, memantau pidato anak Proklamator RI, Sukarno ini. Tapi,..

Bila saya menjadi Gibran dan Kaesang yang dilaporkan ke KPK oleh Ubeidilah

Bila saya adalah Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, maka saya memandang pelaporan Ubeidilah Badrun sebagai momen yang ditunggu-tunggu. Momen yang bisa menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami apa itu “kesetaraan di depan hukum” dan “terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi”. 

Dulu Yayak buronan karena gambarnya, kini seniman diburu polisi

Kritik melalui gambar kembali marak. Beberapa mural di beberapa titik dihapus oleh aparat, karena dianggap "tidak pantas". Bahkan pembuat gambar "Jokowi 404 Not Found" diburu polisi.

Seniman dan aktivis Yayak Yatmaka pernah merasakan suasana serupa di zaman Orde Baru. Pelukis karikatur "Tanah Untuk Rakyat" ini sempat menjadi buronan di Indonesia selama 9 bulan, dan pelarian di Jerman selama 6 tahun, hingga kembali ke Tanah Air usai reformasi 1998.

Video ini tentang Yayak Yatmaka dan karya-karyanya, sekaligus tentang seniman mural yang pada pertengahan Agustus 2021 ini sedang diburu karena dianggap menghina pemerintah melalui lukisan mural.

Hari-hari menjelang "Endgame"

*catatan dari markas Watchdoc

Sebuah film tentang awak KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan sedang dibuat. Film dengan wawancara 16 narasumber, 20 jam lebih sound on tape, dan dikerjakan dalam waktu singkat. Tulisan ini penggalan proses pembuatan film itu: The Endgame

Soal blokir internet Papua melanggar hukum, Presiden-Menkominfo banding

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan tanggal 16 Juni 2020.

Ngobrol Yuk tentang lelang keperawanan hingga BPJS

Indonesia dihebohkan oleh "lelang keperawanan" seorang Youtuber. Itulah tema #NgobrolYuk kali ini. Selain itu, #NgobrolYuk juga akan memperbincangkan nasib transpuan dan UMKM di masa pandemi. Dan yang tak kalah penting, bagaimana perlawanan warga pada kenaikan iuran BPJS. Semoga berguna.

Awas, hape kita rawan disadap!

Nomor hape, akun media sosial, akun belanja online, dan akun digital lainnya, rawan disadap. Mengapa seperti itu? Bagaimana cara kita menghindarinya? Ini #NgobrolBareng Wahyudi Djafar Deputi Direktur Riset Elsam.

Luthfi sang pembawa bendera diadili

Luthfi Alfiandi, demonstran #ReformasiDikorupsi yang dikenal karena fotonya mengenalan baju SMA dan membawa bendera Merah Putih, mulai diadili di PN Jakarta Pusat. Bersama 15 terdakwa lain, Luthfi didakwa berbuat rusuh dan melawan petugas dalam demonstrasi, dengan ancaman hukuman terberat 5 tahun penjara.

Cadar Cingkrang, DPR vs Menag

DPR dan Menteri Agama bicara soal cadar dan celana cingkrang dalam Rapat Kerja Komisi 8 DPR, Kamis (7/11/2019). Benarkah cadar dan celana cingkrang dilarang karena bentuk radikalisme?

Naikkan iuran, BPJS mulai dikuliti

DPR melakukan pemanasan dengan menguliti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rapat kerja di Komisi 9, 5 November 2019. Hal itu dipicu oleh rencana kenaikan iuran BPJS 100 persen yang disetujui Presiden Joko Widodo dan akan diberlakukan 2020.

Aksi Indonesia Memanggil untuk #ReformasiDikorupsi

Buruh, mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, jurnalis dan berbagai elemen lain menggelar aksi demonstrasi Indonesia Memanggil untuk #ReformasiDikorupsi di Jakarta, 28 Oktober 2019. Aksi di tengah penjagaan ketat aparat keamanan itu berlangsung damai.