SBY ke Sidoarjo tapi tidak ke Porong

OLeh: Iman D. Nugroho

Geli rasanya membaca berita Presiden SBY yang akan mencanangkan Gerakan Nasional Menghadapi Anomali Perubahan Iklim Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. SBY sepertinya lupa, di kabupaten yang sama, ada semburan lumpur Lapindo yang belum tuntas diselesaikan.

Semoga saja, bila SBY mendatangi lokasi pencanangan, Jumat (14/1) ini dengan menggunakan helikopter, maka dia akan ingat kejadian beberapa tahun lalu, ketika melintas di atas main hole lumpur Lapindo. Ketika itu, masyarakat yang sudah menunggunya di lokasi semburan harus kecewa, karena SBY tidak turun ke lokasi lumpur.

Bahaya? Mungkin saja lokasi semburan itu berbahaya bagi seorang presiden. Bagaimana dengan masyarakat yang berkehidupan di sekitar lokasi semburan? Apakah SBY tidak pernah berpikir bahwa ribuan orang itu juga diambang bahaya? Jelasnya, tidak. Kalau SBY berpikir, hausnya persoalan semburan Lumpur Lapindo diselesaikan segera.

Kalah di MA

Seorang kawan memberi tahu, kasus lumpur Lapindo sudah "berakhir" kasusnya, ketika MA menyatakan gugatan hukum NGO lingkungan Walhi dkk kalah di Mahkamah Agung (MA). Itu sangat menyakitkan. Akibatnya, perjuangan dari sisi hukum patahlah sudah. Lalu apa yang harus dilakukan?

Pemerintah, bila memang mau, masih bisa kembali menempatkan kasus lumpur Lapindo sebagai prioritas, selama lumpur itu masih menyembur. Dengan tanpa henti mengupayakan secara maksimal proses teknis penutupannya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Lumpur Lapindo dibiarkan saja, sampai waktu melupakannya.

Pemerintah yang abai, tidak harus membuat masyarakat abai juga. Mari terus mengingatkan kasus lumpur Lapindo masih ada. Jutaan kubik lumpur masih menyembur dari sumur yang digali oleh Lapindo Brantas Inc.