Harusnya Ada Menteri Khusus Papua

Press Release

Komunitas Masyarakat Papua Peduli Pembangunan (KMP3), salah satu forum yang menghimpun pemuda Papua dan Irian Jaya Barat, menyatakan, persoalan Papua masih akan menjadi salah satu tugas pekerjaan rumah terberat bagi pemerintahan SBY-Boediono mendatang.


KMP3 meminta agar kabinet SBY-Boediono memprioritaskan koordinasi antarlembaga pusat dan daerah dalam menangani Papua, sekaligus meningkatkan fasilitasi bagi penyelesaiaan masalah-masalah sosial politik yang masih berlangsung. “Caranya, dengan membentuk sebuah lembaga khusus setingkat menteri yang khusus menangani Papua,” kata Micky Wayoi, jurubicara KMP3.

Micky menjelaskan, pembentukan lembaga khusus urusan Papua merupakan pilihan ideal untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi di pulau paling timur itu. Keberadaan lembaga itu pun dapat mempercepat pelaksanaan UUNo. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang hingga hari ini masih terkatung-katung. “Lembaga setingkat menteri akan memudahkan pemerintah Pusat mensinkronkan kebijakan dan pendanaan pembangunan Papua dan Papua Barat.”

Lebih lanjut, KMP3 juga mengajukan usulan beberapa nama putra Papua yang dianggap kompeten untuk menjadi menteri atau kepala lembaga setingkat menteri yang khusus menangani Papua. Nama-nama tersebut adalah Ali Mochtar Ngabalin (politisi Partai Bulan Bintang), Yories Raweyai (politisi Partai Golkar), Yos Fonataba (Bupati Sarmi), Ali Kastela (politisi partai Hanura), Velix Vernando Wanggai, (Profesional dan perencana di Bappenas), Jhon Djopari (politisi Partai Gerindra), dan Ferry Kareth (akademisi Universitas Cenderawasih).

“Mereka adalah putra-putra terbaik Papua. Kami persilakan Pak SBY dan Pak Boediono menjadikan salah satunya sebagai menteri atau kepala lembaga khusus urusan Papua,” tandas Micky.

*Komunitas Masyarakat Papua Peduli Pembangunan