Komisi Kebijakan Publik atau Public Policy Commicssion dideklarasikan, Sabtu (5/9) ini di Jakarta. Komisi ini akan mengawasi pebijakan publik yang sudah dan akan dikeluarkan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, Legislatif dan Yudikatif. "Indonesia harus menjadi negara berperadaban demokrasi yang ditandai dengan adanya fasilitas publik yang baik. Fasilitas publik yang baik berawal dari kebijakan publik yang baik," kata Adhie M. Massardi, Ketua Komisi Kebijakan Publik.Peluncuran Komisi Kebijakan Publik itu berlangsung di kediaman Rizal Ramli di Kemang, Jakarta. Hadir dalam peristiwa itu, Dhita Indah Sari, Revrison Baswir, Sri Edy Swasono dan puluhan aktivis politik dari berbagai angkatan dan tergabung dalam Rumah Perubahan. Peluncuran itu diawali dengan acara diskusi yang menampilkan Rizal Ramli dan Ravinston Baswir, dan diakhir dengan acara buka puasa bersama.
Komisi baru ini kemungkinan akan menjadi komisi yang sangat kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Mengingat garis politik Rumah Perubahan yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah. Komisi Kebijakan Publik juga sekaligus akan menjadi penyeimbang tingkah polah eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kemungkinan akan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok yang saat ini berkuasa. Bukan tidak mungkin, Komisi Kebijakan Publik akan menjadi salah satu motor perubahan besar di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar