Iman D. Nugroho
Komisi Pemilihan Umum (KPU) nasional tidak bersedia disalahkan dalam lambatnya proses tabulasi nasional. Bahkan, KPU merasa hal itu bukan semata-mata terjadi karena kondisi information technology (IT) milik KPU, melainkan juga karena proses penghitungan dan input data dari KPU daerah yang juga berjalan sangat lambat. "Semua ini terkait dengan Anggota KPU Abdul Aziz dalam jumpa pers di Pusat Tabulasi Nasional di Jakarta, Rabu (15/4) ini.
Hingga lima hari setelah pelaksanaan Pemilu pada 9 April lalu, Tabulasi Nasional hanya berhasil mengimput dan mencatat tujuh juta suara. Rata-rata, setiap hari KPU secara nasional memasukkan data satu juta suara. Padahal sesuai jadwal, pusat tabulasi akan ditutup pada 20 April 2009 mendatang, atau sekitar lima hari lagi. Hasil yang sangat minimalis itu direaksi biasa saja oleh Abdul Aziz. "KPU sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan proses penghitungan secara online sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, target kami tidak berubah, paling tidak akan tercatat 70 persen dari seluruh suara yang masuk," katanya.
Untuk mengejar target itu, kata Abdul Aziz, KPU sudah memaksimalkan dana Rp.35 miliar yang dianggarkan untuk keperluan IT KPU. Data itu digunakan untuk membangun jaringan di 339 titik dengan kabel dan 502 jaringan titik dengan menggunakan satelit. KPU juga membeli 12 server data yang digunakan untuk mengupload data. "Namun tetap tidak cukup, karena banyaknya yang upload adn download, karena itu perlu server tambahan yang dipinjam ke BPPT," katanya. Semua kelengkapan itu, jelas Abdul Aziz akan juga digunakan untuk kepentingan Pemilu Presiden yang akan berlangsung Juli 2009 mendatang.
Dalam press conference itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan hasil pertemuan terakhir KPU. Yakni meyangkut tanggapan atas masalah yang muncul pasca pemilu. Salah satunya adalah persoalan dafter pemilih tetap (DPT). "Kami (anggota KPU) sudah bersekapat untuk menuntaskan masalah DPT. Caranya dengan pembersihan secara menyeluruh," kata Anshary.
Pembersihan yang dimaksud adalah menghapus nama-nama dobel, TNI-Polri dan pemilih yang masih berusia 17 tahun dan belum pernah kawin. Pembersihkan akan dilakukan hingga 10 Mei 2009. Dan pada tanggal 11-17 Mei 2009 akan diumumkan sebagai DPS pada masyarakat. KPU mengharapkan masyarakat akan memberikan tanggapan. "Kita berharap masyarakat akan membantu untuk mengecek DPS. Kalau sudah dikeluarkan DPT, tidak bisa diubah lagi. Ini perintah UU Pemilu," katanya.
Satu hal yang sempat mencuat dalam press conference itu adalah data yang masuk ke KPU atas nama calon legislatif nomor 1 Partai Demokrat (PD) dari Daerah Pemilihan II Sulawesi Selatan (Sulsel). Caleg bernama Mohammad Jafar Hafsah itu tertulis mendapatkan suara sebanyak 111.226.214. Padahal, total suara yang diterima KPU hingga saat ini masih dalam titip 7.886.812 juta. Ketua Komisi II DPR RI Mangindaan yang ada di Pusat Tabulasi Nasional hanya tertawa kecut saat mengetahui hal ini."Tolong Ini perlu diperbaiki," katanya.
Anggota KPU yang saat itu ada di lokasi dengan enteng mengatakan bahwa data belum divalidasi. "Itu belum divalidasi, karena kalau memang data yang masuk sebanyak itu, mungkin grafiknya bisa melnonjak tinggi, tapi tidak demikian yang terlihat di grafik," kata anggota KPU Abdul Aziz.
KPU MEMBLE!! GANTI SEMUA ANGGOTANYA
BalasHapusPemilu ialah saluran penting bagi pembimbing demokrai Indonesia di 5 tahun mendatang. Dan dari sekian banyak kisah dalam kehidupan demokrasi, yang mengambil peranan penting adalah KPU. Oleh karena itu KPU menepati urutan pertama dalam segala rumusan kesalahan. KPU bertanggung jawab atas segala kesalahan yang di buatnya.
KPU, lembaga independen di tunjuk pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pergaulan sehari-hari ia menjadi poros demokasi. Masyarakat menaruh harapan besar pada KPU.
Berhari-hari, hingga berbulan-bulan, KPU bekerja. Sekian lama, waktu yang dibutuhkan tapi yang terjadi jauh dari sempurna. Mulai kisruh DPT, tertukarnya surat suara, ketidak independenan KPU membuat tanda tanya besar dalam masyarakat. Ada apa dengan KPU??? KPU tidak becus menyelenggarakan pemilu. KPU tidak bercermin dari kesalahannya yang lalu.
Oleh karena itu , aku berharap semoga presiden memberi peringatan keras dan memecat semua anggota KPU. Sebelum kita semua celaka karena nya.
sumber:http://asyiknyaduniakita.blogspot.com/