Usai Gembok Gerbang DPRD Sidoarjo, Tuntutan Korban Lumpur Baru Diperhatikan

Iman D. Nugroho

Aksi tiga desa korban lumpur Lapindo, Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedung Cangkring, Porong Sidoarjo terus berlanjut. Kali ini, demonstrasi dilakukan dengan menggembok pintu gerbang gedung DPRD Sidoarjo, Senin (7/04). Hebatnya, setelah itu, justru tuntutan demonstran untuk percepatan pembayaran dan penetapan daerah yang masuk dalam zona berbahaya lumpur, menemukan harapan.


Aksi itu berlangsung Senin pagi, sekitar pukul 06.30 WIB. Perwakilan tiga desa yang datang sebelum blokade polisi disiapkan itu segera menuju ke teras gedung DPRD Sidoarjo. Beberapa di antara mereka menggembok gerbang gedung Wakil Rakyat itu, dan menyimpan kuncinya. Aksi mereka sempat membuat beberapa polisi kelimpungan, dan melakukan negosiasi.

Warga menolak dan menuntut adanya dialog dengan anggota DPRD Sidoarjo. Bila hal itu tidak dipenuhi, maka warga akan nekad bertahan di dalam gedung. Staff DPRD Sidoarjo yang datang setelah gedung digembok, harus rela menunggu di luar gedung dewan. Polisi yang "kecolongan" pun bernegosiasi dengan demonstran. Di tengan negosiasi itu, pasukan Dalmas Polri bersenjata lengkap datang dan segera membentuk barikade.

Sekitar pukul 09.00 Wib, negosiasi itu membawa hasil, Warga bersedia membuka gembok dan mengizinkan staff DPRD Sidoarjo untuk masuk ke dalam gedung, asalkan ada dialog antara warga dengan wakil rakyat. Tuntutan itu dipenuhi. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Djalalludin Alham bersedia menemui perwakilan warga.

Dalam dialog itu, warga kembali mengutarakan tuntutan kepada pemerintah untuk percepatan pembayaran dan penetapan daerah yang masuk dalam zona berbahaya Lumpur Lapindo. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Djalalludin Alham mengatakan bahwa pihaknya tidak dalam kapasitas untuk memenuhi tuntutan warga. Meski begitu, Alham bersedia memfasilitasi kepergian warga ke Jakarta untuk berbicara langsung dengan Pemerintah Pusat.

"Kita akhirnya setuju untuk berangkat ke Jakarta untuk bedialog dengan Panitia Angaran DPR-RI, Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Pekerjaan Umum," kata Koordinator Lapangan aksi, Abdul Rokhim. Keberangkatan akan dilakukan Senin sore. Demonstran pun membubarkan diri. "Kalau begini dari kemarin kan nggak perlu susah-susah," kata seorang demonstran sambil berlalu.