Pemerintah batal banding kasus blokir internet Papua

Kepada CNNIndonesia.com, pemerintah membenarkan adanya pembatalan pengajuan banding atas vonis melanggar hukum, dalam kasus pemblokiran koneksi internet di Papua pada 2019. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/6)

Soal blokir internet Papua melanggar hukum, Presiden-Menkominfo banding

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020. Informasi tentang banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta dengan tanggal 16 Juni 2020.

Demo pembebasan Tapol Papua melintas di depan Istana

Demonstrasi solidaritas pembebasan tahanan politik (Tapol) Papua melintas di depan Istana Merdeka menuju ke Mahkamah Agung Jakarta, 16 Juni 2020. Mereka menuntut pembebasan 7 tapol, Alexander Gobay, Henky Hilapok, Stefanus Itlay, Ferry Kombo, Agus Kossay, Buchtar Tabuni & Irwanis Uropmabin akan menghadapi vonis pengadilan 17 Juni 2020.

Koran Jubi berhenti terbit karena Covid19

Koran Jubi di Papua memutuskan untuk berhenti terbit, lantaran khawatir, koran terbitannya menjadi salah satu media penularan #Covid19 gara-gara sering dibaca secara berkelompok. Berikut ini #NgobrolBareng saya dengan Victor Mambor, Direktur Utama Koran Jubi, melalui saluran Skype.

Debat soal Papua, antara "proNKRI" dan "propenentuan nasib sendiri"

Debat soal Papua antara politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan jurnalis Dandhy D. Laksono digelar di Visinema, Jakarta, 21 September 2019. Keduanya berada di "sudut" yang berbeda. Budiman mewakili pemikiran nasionalis Indonesia yang menolak penentuan nasib sendiri. Menurut Budiman, idiom Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)-dengan Papua di dalamnya- adalah modal awal untuk membangun Indonesia.

Sementara Dandhy percaya, masa depan Papua berada di tangan orang Papua sendiri. Apapun pilihan orang Papua (termasuk salah satunya referendum) harus dimaknai sebagai salah satu opsi yang bisa diambil.

Mahasiswa Papua berdemonstrasi di Jakarta menuntut referendum

Mahasiswa Papua berdemonstrasi di depan Markas TNI AD di Jakarta, dan bergerak ke Istana Merdeka, Rabu (28/8/2019). Selain memrotes aksi rasisme di Surabaya, Malang, Semarang dan beberapa kota lain, dalam demo itu juga diserukan tuntutan referendum Papua.

BLOKIR SUARA PAPUA MELANGGAR UU PERS

Sejak 4 November 2016, bersama 11 website yang dianggap mengandung suku, agama, ras dan antar golongan, Suarapapua.com diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Pengajuan normalisasi yang diajukan SuaraPapua.com melalui LBH Pers tidak direspon hingga 20 Desember 2016. Tindakan sewenang-wenang Kemenkominfo melanggar UU Pers, karena SuaraPapua.com adalah media mainstream yang aktivitasnya dilindungi undang-undang.

BINTANG KEJORA DI IBUKOTA DKI JAKARTA

Sekelompok mahasiswa dan aktivis Papua menggelar demonstrasi di Jakarta, 1 Desember 2016 ini. Mereka menuntut digelarnya referendum menentukan nasib sendiri di Papua. Referendum itu adalah buah dari sengketa lama tentang sejarah Papua yang oleh sebagian orang dianggap belum tuntas, hingga saat ini.

ID NUGROHO

APAKAH KITA BENAR-BENAR MENYAYANGI PAPUA?

NYT.COM

Papua, masih tercatat sebagai bagian dari negara Indonesia. Tapi teriakan memisahkan diri,  terus terdengar. Dan kini, enam negara di pasific, meneriakkannya dalam forum PBB. Bila Indonesia benar-benar menyayangi Papua, mengapa keinginan merdeka itu masih ada?

SETELAH PENYEKAPAN MAHASISWA PAPUA DI YOGYAKARTA

Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta disekap sehari penuh di Asrama Mahasiswa Papua, oleh polisi, dengan dikepung oleh kelompok intoleran, 15 Juli 2016. Setelah peristiwa itu, Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan HBX menegaskan tentang sparatisme di Yogyakarta. Kini, mahasiswa Papua di Yogyakarta berangsur-angsur kembali ke daerah asalnya.