Ingat ribut-ribut soal Pulau Rempang, Kepulauan Riau beberapa Waktu lalu?
Nah, kali ini, petaka kembali terjadi.
Lembaga Bantuan Hukum-LBH Pekanbaru dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Walhi Riau mengabarkan melalui rilis persnya tentang hal itu.
Rilis pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-YLBHI, ini menarik dicermati.
Langka pemerintah bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan yang dalam waktu dekat menerapkan amnesti terhadap 44.000 warga binaan pemasyarakatan, menjadi sorotan.
Menurut rilis YLBHI, upaya menutup-nutupi kasus kerap kali menjadi modus kepolisian untuk menghapus jejak kejahatan kepolisian.
Kalau anda punya anak, coba posisikan anda sebagai orang tua almarhum Gamma. Buah hati yang anda cintai, sayangi, terbujur kaku setelah timah panah menembus tubuhnya.
Peristiwa penembakan oleh polisi merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.
Mestinya, hal itu menjadi momentum DPR menunjukkan keberpihakannya pada Masyarakat Adat.
Apalagi, RUU ini sudah 14 tahun tidak kunjung selesai. Padahal Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Bila saya adalah Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, maka saya memandang pelaporan Ubeidilah Badrun sebagai momen yang ditunggu-tunggu. Momen yang bisa menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami apa itu “kesetaraan di depan hukum” dan “terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi”.
Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak mengirimkam somasi terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Somasi ini terkait dengan dimulainya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) yang melanggar sejumlah aturan perundangan.
Sebuah film tentang awak KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan sedang dibuat. Film dengan wawancara 16 narasumber, 20 jam lebih sound on tape, dan dikerjakan dalam waktu singkat. Tulisan ini penggalan proses pembuatan film itu: The Endgame