Karena pemerintah memang tak ingin BPJS ada

Oleh: Iman D. Nugroho

Dalam sebuah wawancara dengan anggota Panitia Khusus (Pansus) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dari FPDIP Surya Chandra untuk Jurnalparlemen.com, sempat terungkap bahwa Menkeu Keuangan Agus Marto memang tidak ingin merealisasikan RUU BPJS.

Kepada peneliti NGO GTZ Menkeu mengatakan, secara hitung-hitungan fikalnya, tidak memungkinkan BPJS direalisasikan. Uniknya, dalam pembicaraan Pansus BPJS dengan empat ahli hukum dan ketatanegaraan pun, muncul kesimpulan yang sama: pemerintah tidak rela BPJS ini ada. The big question is WHY?

Dalam sebuah rapat dengat pendapat dengan beberapa ahli, salah satunya Anggito Abimanyu, alasan fiskal itu tidak beralasan. Coba buka link ini. Artinya, Anggito yang juga mantan Wakil Menteri Keuangan itu justru tidak habis pikir, mengapa sampai urusan fiskal dipersoalkan pemerintah.

Padahal, BPJS yang bila terealisasi akan sangat membantu masyarakat karena bisa menjadi asuransi kesehatan hingga pensiun untuk seluruh rakyat Indonesia, adalah badan yang menguntungkan dan tidak membebani pemerintah.

Ujungnya Duit

Saya menduga, seperti biasanya, ujung-ujung dari persoalan ini adalah duit. Ketidakmauan itu didasari oleh kemungkinan hilangnya pendapatan pemerintah dari empat BUMN Asuransi, Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri. Sampai saat ini, uang yang ngendon di tiga BUMN ini trilyunan rupiah.

Baik pengelola empat BUMN itu, atau pun orang-orang lingkaran tertentu yang terpercik dananya, tidak rela bila benefit dari BUMN itu berhenti begitu saja. Apalagi selama ini, pengelolaan dana itu tidak betul-betul transparan. Lihat saja, setidaknya lebih dari Rp.40 triliun dana Jamsostek yang seharusnya dikembalikan ke pekerja (nasabah Jamsostek) yang tidak dibayarkan ke pekerja.

Saya juga menilai, penolakan terkait dengan gelombang isu international yang menilai BPJS sebagai produk berwarna "kekiri-kirian" yang tidak senapas dengan Pemerintah RI yang katanya Pancasilais dan "bukan kiri". Penolakan yang sama juga ditunjukkan masyarakat AS ketika Presiden Obama ingin menambah anggaran asuransi kesehatan di AS.

Karena itulah, lembaga keuangan international seperti World Bank atau IMF, tidak pernah menjadikan BPJS sebagai salah satu hal yang harus diprioritaskan. Keuntungan BPJS memang untuk rakyat, bukan untuk lembaga funding itu. Sayang, Pemerintah RI lebih tunduk pada agenda lembaga funding internasional, ketimbang menyejahterakan rakyat.