Reaksi pemerintah menjelang 4 tahun lumpur Lapindo?

Iman D. Nugroho

Ingat, lumpur Lapindo masih menyembur sampai saat ini.

-------------------------------

Bagaimana reaksi pemerintah menjelang peringatan 4 Tahun semburan lumpur Lapindo?

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar justru merasa persoalan itu bukan wilayahnya. "Tidak tahu, saya tidak mengurus hal itu," katanya di Gedung DPR, Selasa (25/5) malam.

Tapi masih ada pelanggaran HAM dalam peristiwa itu, pak? "Saya tidak mau berkomentar soal itu," kata Patrialis sambil berlalu.

Bencana lumpur Lapindo yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 adalah salah satu bencana industri paling hebat yang pernah terjadi. Setiap hari lumpur Lapindo mengeluarkan sekitar 100.000 m kubik lumpur dari dalam Bumi dan menenggelamkan kawasan di sekitarnya.

Empat tahun umur lumpur Lapindo, permasalahan sosial dan teknis yang ditimbulkannya masih jauh dari selesai. Pembayaran aset warga 5 Desa yang masuk peta area terdampak pertama kali (Siring Timur, Kedungbendo, Renokenongo, Jatirejo Timur, dan Gempolsari bagian selatan) seperti diatur dalam Perpres 14/2007, harusnya dibayar dua kali (20% dan 80%) dan sudah selesai sejak tahun lalu, ternyata sampai hari ini belum selesai.

Bahkan beberapa kelompok korban yang dinaungi oleh Perpres 14/2007 tidak jelas nasib pembayaran asetnya yang tenggelam. Sementara itu, bagi warga Desa Jatirejo Barat, Siring Barat dan 3 RT Desa Mindi yang masuk peta area terdampak belakangan melalui payung hukum Perpres 40/2009, sampai sekarang belum direalisasikan pembayarannya.

Lebih parah lagi, desa-desa yang secara faktual di lapangan terdampak oleh bencana lumpur Lapindo seperti Desa Ketapang, Besuki Timur, Kalitengah, dan sebagian besar Mindi belum dimasukkan ke dalam peta area terdampak. Padahal, dampak yang dirasakan oleh warga di desa-desa di luar peta area terdampak tak kurang dahsyatnya.

Dampaknya varitif, mulai dari pernah kemasukan lumpur panas, aroma busuk gas methane dari danau lumpur, kontaminasi udara oleh gas beracun yang membahayakan kesehatan, pencemaran tambak-tambak ikan, ancaman banjir sewaktu-waktu kalau tanggul jebol, dan sumur warga yang tercemar sehingga warga terpaksa membeli air bersih.

*photo by vivanews.com

Silahkan menulis komentar | republish | Please Send Email to: iddaily@yahoo.com |