Iman D. Nugroho, Surabaya
Pemilihan Umum 2009 dipastikan tidak akan mengubah regulasi pemerintah mengenai lingkungan. Hal itu bisa dilihat dari tidak dijadikannya isu-isu lingkungan sebagai isu sentral kampanye calon legislatif melalui spanduk-spanduk, maupun iklan di media massa. Hal itu dikatakan Prigi Arisandi, Direktur Ecoton, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah pada The Jakarta Post, Kamis (12/3) ini. "Dalam skala Jawa Timur saja, tidak ada caleg yang menjadikan isu lingkungan seperti pengelolaan air sungai dalam spanduk, poster atau iklan, keadaan tidak akan berubah," kata Prigi Arisandi.
Ecoton secara khusus menyoroti prilaku politik di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sungai Brantas di Surabaya. Di 13 kabupaten dan kota yang dialiri Sungai Brantas, tidak ada satu pun caleg yang mengusung isu lingkungan. Bahan, bupati dan walikota yang kembali mencalonkan diri atau terlibat di partai politik pun, seakan enggan mengusung persoalan lingkungan. Mulai Malang, Batu, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo sampai Gresik. Kondisi yang sama juga terjadi di kabupaten-kota di Jawa Timur yang dialiri oleh Sungai Bengawan Solo. Mulai Bojonegoro, Tuban, Lamongan hingga Gresik. "Padahal mereka-mereka ini akan menjadi wakil rakyat yang sekaligus menjadi harapan kita untuk meregulasi lingkungan di Jawa Timur," kata Prigi.
Dalam analisa Ecoton, di daerah yang dialiri Sungai Brantas maupun Sungai Bengawan Solo, "dikuasai" oleh politisi dari PDI Perjuangan. Karena itulah, Ecoton menilai, PDI Perjuangan seharusnya lebih mendorong isu-isu lingkungan. Namun, sayangnya hal itu tidak terjadi. Padahal, secara nasional Sungai Brantas maupun Sungai Bengawan Solo digolongkan sebagai sungai yang strategis. Sungai Brantas misalnya, menjadi andalan pengairan sawah yang menyuplai 20 persen beras nasional. "Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No.11A tahun 2002 disebutkan sungai-sungai itu sebagai sungai strategis," jelas Prigi Arisandi.
Pengamat Politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan menilai, sangat tidak strategis bagi caleg untuk tidak peduli dalam persoalan riil seperti lingkungan hidup. Justru dalam pemilihan langsung seperti saat ini, isu-isu riil seperti itulah yang dibutuhkan masyarakat. "Sudah seharusnya mereka mengusung isu-isu riil yang ada di masyarakat, bukan cuma isu-isu pragmatis," kata Kacung pada The Jakarta Post. Namun, hal itu bisa dipahami karena para caleg itu tidak memahami isu-isu lingkungan. Tidak hanya itu, bahkan partai pun, terkesan abai dengan persoalan lingkungan.
Dalam pandangan Kacung, partai dan caleg hanya berkutat pada dua isu besar, kesehatan dan pendidikan. "Ini terjadi karena mayoritas penduduk Indonesia juga tidak peduli dengan persoalan lingkungan, padahal bila dilihat lagi, justru ini persoalan serius. Lihat saja berbagai bencana yang terjadi," kata Kacung. Tokoh muda NU ini mengingatkan tentang fungsi edukasi yang seharusnya melekat pada partai dan politisi. Termasuk caleg. "Mereka hanya terjebak pada isu-isu yang bersifat umum dan jangka pendek, tidak esensial dan berguna bagi masyarakat banyak seperti isu lingkungan," katanya.
No comments:
Post a Comment