Suramadu Perlu Didukung Dengan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Madura

Iman D. Nugroho, Bangkalan, Madura

Pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura, atau dikenal sebagai Jembatan Suramadu, kembali menjadi bahan perbincangan. Dalam pertemuan antara Dewan Pembangunan Madura dengan Pejabat Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka awal bulan ini, terungkap perlunya menetapkan Madura menjadi kawasan ekonomi khusus.


"Perlu ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat Madura agar bisa mengimbangi modernisasi pasca pembangunan jembatan Suramadu," kata Ahmad Zaini, juru bicara Dewan Pembangunan Madura. Kemudahan itu yang nantinya menjadi modal untuk pembangunan fisik di Madura yang tergolong terbelakang, bila dibanding Surabaya.

Jembatan Suramadu adalah jembatan yang membentang di Selat Madura, dan menghubungkan kawasan Ujung kota Surabaya, dengan kota Bangkalan di Pulau Madura. Ide yang dimulai pada tahun 1960 oleh Alm. Prof. Dr. Sedyatmo itu merupakan sebuah proyek mercusuar Indonesia. Bersama rencana pembangunan jembatan di Selat Sunda, untuk mengubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Setelah sempat terhenti sekitar 10 bulan, pada tahun 2005 proyek pembangunan jembatan Suramadu kembali berjalan. Yakni dengan melakukan pembangunan 19 bentang di sisi Surabaya dan 29 bentang untuk sisi Madura. Total biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek pembangunan jembatan itu, kurang lebih mencapai Rp.3 triliun rupiah atau sekitar USD.320 miliar.

Pembangunan jembatan sepanjang 5,4 Km dengan jalur khusus untuk sepeda motor itu sempat memunculkan pro dan kontra. Terutama kekhawatiran rusaknya budaya Madura yang tergerus oleh modernisasi yang terbawa pasca pembangunan jembatan itu. Itulah mengapa, ulama Madura yang tergabung dalam komunikasi ulama Madura yang dikenal dengan Basra, secara tegas menolak pembangunan jembatan itu.

"Kami khawatir Madura akan rusak karena Suramadu," Hj. Salamah Cholil, salah satu tokoh agama di Bangkalan. Suami Salamah, Kyai Cholil adalah salah satu tokoh Kabupaten Bangkalan Madura yang paling keras dalam menolak pembangunan Jembatan Suramadu. Hal yang paling mendasar adalah hilangnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak muda di Madura ke pondok pesantren yang tersebar di Madura. "Padahal, pondok pesantren adalah salah satu jawaban untuk peningkatan pendidikan di pulau ini," kata Salamah.

Namun, seiring berjalannya waktu, penolakan itu pun luruh. Apalagi ketika adannya "janji" untuk memperlakukan Madura secara khusus dan melindungi budaya keislaman masyarakat setempat. Ahmad Zaini, Dewan Pembangunan Madura mengungkapkan saat ini ada 55 ulama besar di Madura yang sudah mendeklarasikan diri mendukung pembangunan jembatan Suramadu. Dan para ulama itu akan terus mensosialisasikan pentingnya pembangunan jembatan Suramadu bagi masyarakat di Pulau Garam itu. "Dewan Pembangunan bersama Ulama akan terus mensosialisasikan jembatan Suramadu, sehingga seluruh masyarakat Madura akan tahu manfaat dari Suramadu," katanya.

Hanya saja, Ahmad Zaini menggarisbawahi perlunya pemerintah memposisikan masyarakat Madura sebagai pihak yang "perlu" dibantu dengan berbagai kemudahan-kemudahan. "Seperti adanya kemudahan-kemudahan perizinan bagi proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Madura, mengingat kondisi Madura masih terbelakang," katanya. Sejauh ini, potensi yang ada di Madura memang belum tereksploitasi dengan maksimal. Mulai potensi sumber daya alam (minyak dan gas alam), perindustrian (perikanan dan persawahan), perkebunan (jagung) hingga potensi pelabuhan laut.

Ironisnya, jangankan melakukan pembangunan di berbagai sektor, untuk kebutuhan hidup dasar pun, masyakat Madura sangat tergantung dengan Pulau Jawa (Surabaya). Kebutuhan listrik misalnya, Madura masih mengandalkan pasokan listrik dari Surabaya yang dihubungkan melalui kabel bawah laut. Kondisi seperti itulah yang membuat Pj. Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka menyambut baik kedatangan Dewan Pembangunan Madura untuk mendukung Suramadu. "Kondisi di Madura akan jauh lebih baik dengan adanya Suramadu, ini keinginan masyarakat," katanya.

Untuk itu, Setia mengharapkan semua pihak, terutama empat kabupaten di Madura, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep akan memberikan dukungan penuh bagi Suramadu. "Akan ada upaya mengubah rencana tata ruang pembangunan di Jawa Timur (termasuk Madura) , dan perlu adanya dukungan penuh dari empat kabupaten di Madura," katanya. Hingga tahun 2008 ini, kembangunan Jembatan Suramadu sudah berlangsung sekitar 76 persen. Pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2009.