Bahtsul Masail NU: Negara Kekhilafahan Tidak Memiliki Dasar

Komisi Bathsul Masail (pembahasan masalah) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) menilai wacana negara kekhilafahan atau negara Islam sedunia yang belakangan semakin gencar dibicarakan di Indonesia, tidak memiliki dasar Al Quran dan Hadist. Karena itu, upaya pihak manapun untuk merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak diperbolehkan, bila menimbulkan keburukan yang lebih besar.

Keputusan itu berdasar penelusuran tim Komisi Bathsul Masail di kitab-kitab yang dipelajari oleh Nahdliyin. Seperti Kitab Attasyri' Al Jina'i Al Islami, Al Qoish Al Hami' Al Asyarqi Jam'il Jawami', Ad Din Watdaulah watadbikis Syari'ah, Al fiqkul Islami, selain Al Quran dan Hadist tentunya. Di dalam kitab-kitab itu tidak ada yang menyebutkan perlunya dibentuk negara khilafah.

"Tidak ada dalil nash (tekstual), karena keberadaan siatem khilafah adalah bentuk ijtihadiyyah (penentuan hukum sendiri)." kata ketua Tim Perumus Murtadho Ghoni. Meski demikian, Bahtsul Masail NU menilai perubahan bentuk negara itu diperbolehkan bila melalui mekanisma konstitusional yang diakui di Indonesia. Atau melalui menanisme di DPR/MPR RI, karena hal itu berarti disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penolakan terhadap kekhilafahan dikuatkan dalam hasil tim Rekomendadi atau Tausiyah juga juga menjadikan ideologi trans nasional seperti kekhilafahan sebagai ideologi yang pantas diwaspadai. Tim Tausiyah meminta NU untuk mengambil langkah cepat tepat dan tegas dalam rangka menyelamatkan warga NU dari bahaya munculnya aliran sesat. Juga memnyelamatkan dari pengaruh bahaya laten komunis, penyalahgunaan narkoba, pornografi, kekerasan, mistik dan sejenisnya.

"Pemerintah, tokoh agama dan masyarakat hendaknya mewaspadai bahaya ideologi trans nasional yang mengancam ideologi negara, persatuan nasional dan NKRI," kata Pimpinan Tim Tausiyah Samsul Huda.***